REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah mendorong program kartu prakerja untuk meningkatkan pelatihan bagi warga yang belum bekerja. Ia meminta gubernur, wali kota, dan bupati berperan mensertifikasi pelatihan-pelatihan yang memenuhi syarat.
"Tentu peranan para gubernur, bupati, wali kota untuk nanti membantu mensertifikasi pelatihan-peltihan yang eligible untuk ini," ujar Airlangga dalam acara rakornas pemerintah pusat dan forkompimda di Sentul International Convention Center, Bogor, Rabu (13/11).
Ia menjelaskan, kartu prakerja terdiri dari tiga pelatihan yaitu untuk skilling, up-skilling, dan re-skilling. Re-skilling diberikan kepada mereka yang terimbas pemutusan hubungan kerja (PHK).
Airlangga mengatakan, mekanisme yang ditujukan kepada orang yang kena PHK, pemerintah akan mendorong usaha-usaha atau pelatihan di seluruh Indonesia yang tersertifikasi. Selain itu, pada saat bersamaan, pemerintah juga membuat aplikasi digital mengenai kartu prapekerja tersebut.
"Kemudian kegiatan ini akan menggunakan aplikasi, dan pemerintah akan menyiapkam dua sampai tiga bulan," kata dia
Kartu prakerja diberikan kepada warga yang berusia di atas 18 tahun dan tidak sedang sekolah sehingga kartu prakerja tidak ditujukan bagi para pelajar.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar program kartu prakerja dapat segera dijalankan pada awal tahun depan. Ia ingin para pencari kerja yang memiliki kartu prakerja ini dapat memilih secara langsung pelatihan atau kursus yang diminati melalui platform digital yang disiapkan.
"Mulai dari misalnya barista, kopi, animasi, desain grafis, bahasa Inggris, komputer, teknisi, mungkin programming, coding, dan kita harapkan ini dikerjakan secara masif lewat penyedia jasa swasta ini yang diprioritaskan," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai program kartu prakerja di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/11).
Jokowi mengarahkan agar pemerintah tetap fokus pada dua hal terkait program kartu prakerja ini. Pertama, yakni bagaimana mempersiapkan angkatan kerja baru agar bisa terserap dengan kebutuhan di dunia kerja dan dapat menciptakan lapangan kerja baru sebagai enterpreneur.
Kedua, yakni meningkatkan ketrampilan angkatan kerja yang sudah ada agar semakin produktif dan memiliki daya saing. "Supaya menjadi catatan kita semuanya 58 persen tenaga kerja kita itu lulusan SMP ke bawah," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika