REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah melakukan revitalisasi terhadap tiga jembatan penyeberangan orang (JPO) di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan kembali membangun dua JPO lain dengan kompensasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dari pihak swasta. Dua JPO tersebut berada di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, dan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
"Ada dua (yang pakai KLB) tahun ini, yang Pasar Minggu dan Daan Mogot," ujar Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho saat ditemui wartawan di JPO Gelora Bung Karno, Kamis (28/2).
Nugroho menjelaskan, dua JPO tersebut adalah JPO Jembatan Gantung di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, yang dirobohkan setelah ditabrak truk. Sedangkan JPO Pasar Minggu tak bisa digunakan setelah baliho besar yang terpasang di JPO itu roboh.
Menurutnya, kedua JPO itu membutuhkan revitalisasi karena sudah mengalami kerusakan yang cukup berat. "Itu sudah rusak berat, strukturnya kami ganti, robohkan. Nanti dibuat struktur baru dengan model baru," imbuhnya.
Nugroho menyebut, target perencanaan desain dua JPO itu bisa rampung awal Maret 2019. Sementara proses pengerjaannya diperkirakan selesai dalam enam bulan.
Saat ini, kata Nugroho, JPO di Daan Mogot telah dirobohkan. Sementara JPO di Pasar Minggu, rencananya akan dirobohkan dalam pekan ini.
"Desainnya lagi finalisasi, mudah-mudahan bulan ini selesai. Maret kami perencanaan konstruksi, (pembangunan) fisik mungkin Mei lah," paparnya.
Menurutnya, desain kedua JPO ini juga nantinya akan dibuat modern. Namun, dengan tema berbeda.
Pemprov DKI Jakarta, ucap Nugroho, menggunakan dana KLB untuk membantu pembangunan infrastruktur. Selain dari kompensasi KLB, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta juga digunakan untuk membiayai delapan pembangunan JPO tahun ini.
"APBD juga kita gunakan ada delapan. Tapi istilahnya biaya itu juga membebani APBD. Kan tidak semua (APBD) membangun JPO. APBD itu dibikin untuk yang lain-lain juga. Tentunya kalau ada KLB, itu lumayan, fungsinya untuk masyarakat ada, tapi tidak membebani dari APBD. APBD kita juga bangun ada tujuh atau delapan titik itu," katanya.
Ia menuturkan, jika menggunakan APBD pembangunan satu JPO baru rata-rata menelan biaya sekitar Rp 11-15 miliar. Sementara jika hanya mempercantik (beautifikasi) membutuhkan dana sekitar Rp 1 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika