REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah akan terus mendukung penuh Mahkamah Agung untuk melakukan perbaikan pembaharuan sistem peradilan. Jokowi yakin, sinergi yang kuat antara pemerintah, MA, dan juga seluruh lembaga terkait akan menciptakan sistem hukum yang berkeadilan.
Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri sidang pleno istimewa laporan akhir tahun 2018 Mahkamah Agung (MA) di Jakarta Convention Center, Rabu (27/2). "Saya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada MA untuk melakukan perbaikan pembaharuan sistem peradilan," kata Jokowi.
Jokowi menyampaikan berbagai permasalahan di bidang hukum selama ini masih terjadi. Namun, pemerintah telah berupaya melakukan berbagai langkah seperti pemberantasan korupsi dan pungli serta penyerdehanaan regulasi dan perizinan.
Dengan penegakan hukum yang berkeadilan, Jokowi yakin potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia dapat memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat serta akan berdampak baik pada perekonomian bangsa.
"Ini semua merupakan upaya untuk menciptakan kepastian hukum yang pada akhirnya akan berdampak pada iklim investasi yang kondusif dan perbaikan kondisi perekonomian bangsa," ucapnya.
Kendati demikian, menurutnya, untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan juga diperlukan dukungan dari seluruh lembaga peradilan. Karena itu, dalam kesempatan ini, Presiden mengapresiasi keberhasilan MA dalam melakukan berbagai terobosan. Langkah MA ini dinilainya menjadi salah satu kunci keberhasilan Indonesia dalam melakukan berbagai lompatan kemajuan, seperti lompatan peringkat Indonesia dalam ease of doing business dari 120 menjadi peringkat 73.
Dalam acara ini juga turut dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MA Hatta Ali, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menkopolhukam Wiranto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
