REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyesalkan sejumlah aksi penolakan terhadap calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 di berbagai daerah di Indonesia. Penolakan menunjukkan Prabowo-Sandiaga diganggu dengan cara-cara yang kurang lebih intimidatif.
Wakil Ketua BPN Piyo Budi Santoso cara-cara yang dilakukan dengan memobilisasi massa untuk mencegah calon presiden dan calon wakil presiden berkunjung seharusnya tidak boleh dibiarkan. "Cara intimidatif tidak akan laku dan publik akan melihat bahwa ini perlakuan tidak adil," ucap sekretaris jenderal DPP Partai Berkarya tersebut ketika ditemui di sela pelantikan relawan "Gerram" Jatim di Surabaya, Senin (25/2).
Pada pekan lalu, Prabowo Subianto sempat mendapat "sambutan" dari massa yang mengatasnamakan pendukung Jokowi di Bulak-Kenjeran. Kemudian Sandiaga Uno pada akhir pekan kemarin harus membatalkan kunjungannya di salah satu desa di Tabanan, Bali, dengan alasan sama.
Mantan politikus Golkar itu menyampaikan, seharusnya semua daerah di negeri ini tidak boleh ada yang mengklaim menjadi salah satu basis tertentu. Bahkan, ia mengatakan, BPN telah diingatkan oleh Prabowo dan Sandiaga agar tak melakukan cara serupa.
"Kami dilarang Prabowo melakukan penghadangan jika ada Pak Jokowi atau Kiai Ma'ruf berkunjung ke daerah," kata wakil ketua DPR RI periode 2009-2014 tersebut.
BPN berharap cara-cara penghadangan atau mobilisasi massa untuk mengintimidasi calon presiden yang didukungnya dihentikan sehingga tidak mencederai politik dan pesta demokrasi di Tanah Air.
Pemilihan Presiden diselenggarakan pada 17 April 2019 dan diikuti dua pasangan calon, yaitu Jokowi-KH Ma'ruf Amin di nomor urut 01, kemudian Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di nomor urut 02.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
