REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengaku siap bersaksi dalam persidangan kasus korupsi dana bansos Tasikmalaya. Uu mengaku siap menaati perintah pengadilan jika nantinya dipanggil untuk bersaksi dalam kasus yang terjadi saat dirinya menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya.
“Saya akan taat hukum,” ujar Uu kepada wartawan di Gedung Sate, Bandung, Kamis (21/2).
Dalam persidangan pekan ini di PN Bandung, Uu Ruzhanul Ulum disebut mendesak pejabat Pemkab Tasikmalaya untuk mencari dana talang Rp 3 miliar demi melancarkan dua program miliknya yang tak masuk dalam anggaran. Dua program tersebut adalah kegiatan Musabaqoh Qiroatil Kutub (MQK) dan pembagian hewan kurban. Uu meminta penganggaran saat APBD 2017 perubahan. Dana inilah yang diduga membuat para pejabat memotong anggaran dana hibah hingga 90 persen.
"Awalnya Pak Uu secara lisan meminta dianggarkan untuk kegiatan Musabaqoh Qiroatil Kutub (MQK) dan pengadaan hewan qurban. Tapi saat itu tidak ada anggarannya," ujar Mantan Asisten Daerah Pemkab Tasikmalaya, Budi Utarma saat menjadi saksi kasus pemotongan dana hibah Pemkab Tasikmalaya di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan Riau, Kota Bandung, Senin (18/2) lalu.
Karena tak ada anggaran, Budi menyarankan agar kegiatan itu tidak diaksanakan karena, upaya menggeser APBD pun tidak bisa dilakukan. Namun, saat itu Sekda Tasikmalaya Abdulkodir yang merupakan terdakwa dalam kasus ini memanggil semua kepala dinas untuk membahas hal itu pada pertengahan 2017.
Dalam pertemuan itu pun Budi mengaku tetap menyarankan agar kegiatan pesanan Uu tidak dilakukan. Hanya saja, hasil pertemuan menetapkan sebaliknya.
"Pertemuan itu kesimpulannya bahwa kegiatan MQK dan pengadaan hewan tetap dilaksanakan karena Uu mendesak pak Sekda untuk membiayai kegiatan itu," terang Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
