REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin angkat bicara terkait pembagian kursi menteri yang dilakukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. TKN mengatakan, hal itu menunjukan elektabilitas oposisi yang tersendat.
"Berarti mereka tuh elektabilitasnya udah nggak naik-naik lagi ,sudah kayak mobil mogok aja," kata Juru Bicara TKN Koalisi Indonesia Kerja Arya Sinulingga di posko Cemara, Jakarta Pusat pada Kamis (21/2).
Menurut Arya, terhambatnya peningkatan elektabilitas pasangan calon nomor urut 02 membuat mereka harus menampilkan calon jaksa agung hingga calon menteri di era pemerintahannya nanti. Arya mengatakan, hal itu dilakukan sebagai cara BPN untuk menambah orang-orang hingga berdampak pada tingkat keterpilihan mereka.
Kondisi berbeda dihadapi TKN KIK. Arya mengatakan, hingga kini TKN masih belum membicarakan posisi menteri dalam internal koalisi. Dia melanjutkan, TKN hingga kini belum memikirnak nama-nama yang akan menjadi pembantu presiden dalam masa pemerintahan lima tahun ke depan.
"Nggak, nantilah ngapain dipikirin. Ini pemilu belum kelar, ngapain ngomongin bagi-bagi kursi?" kata politisi partai Perindo ini.
Sebelumnya, beredar foto selembar kertas dengan tulisan tangan di media sosial dengan memuat sejumlah nama yang disebut-sebut sebagai calon menteri di Kabinet Adil Makmur jika Prabowo-Sandi menang Pilpres 2019. Beberapa nama yang muncul, Fadli Zon menjadi Menteri Dalam Negeri, Hashim Djojohadikusumo didapuk menjadi Menko Maritim serta Djoko Santoso menjadi Menko Polhukam.
Wakil Direktur Saksi TKN Lukman Edy mengemukakan pendapat serupa. Menurut dia, pengungkapan nama-nama calon menteri dilakukan guna mengubah konstelasi untuk menaikan suara. Namun, dia mengatakan, cara itu tidak akan berhasil karena karakter bangsa Indonesia.
"Mungkin kalau di luar negeri ngaruh, tapi di Indonesia semakin terjun bebas karena orang Indonesia bilang grasak grusuk ya, kemudian bagi orang Jawa pamali. Ibaratnya kalau orang hamil sudah syukuran nggak masuk itu," kata Lukman.
Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso mengatakan kabinet bayangan lazim terjadi di negara demokrasi. Tapi menurutnya, tidak dengan Indonesia.
"Meskipun dalam pikiran ke depan bagus juga mulai disiapkan kabinet bayangan, itu lumrah terjadi di negara demokrasi, tapi kalau di Indonesia itu belum lazim," sebut Priyo.
Menurut Priyo dari segi budaya politik Indonesia, mempersiapkan struktur kabinet jauh sebelum hasil perhitungan suara Pemilu resmi ditetapkan adalah hal baru.
Bila pun ada, daftar nama di kabinet bayangan para paslon tidak mungkin di umumkan sekarang. Pihak yang mengetahuinya hanya terbatas pada capres-cawapres bersangkutan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika