REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengaku, pemberian materi pancasila untuk pegawai negeri sipil (PNS) sedang dibicarakan. Yaitu, dengan kementerian/lembaga terkait.
Pelaksana Tugas Kepala BPIP Hariyono mengatakan, pihak yang dilibatkan yaitu Deputi 3 Pendidikan dengan lembaga terkait seperti Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dengan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
"Kami ingin PNS tahu Pancasila kemudian mempertimbangkan memberi materi pancasila di diklat, dialog, atau buku pedoman utamanya untuk calon PNS yang baru masuk. Tetapi ini masih dibahas antarkementerian dan lembaga seperti LAN, Kemendagri, Menpan RB," ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (19/2).
Meski belum tahu kapan konsep dan format pendidikan pancasila selesai, pihaknya menargetkan pendidikan pancasila untuk seluruh PNS bisa diberikan tahun ini.
Pihaknya menargetkan segera memberikan materi kebangsaan dan pancasila pada PNS karena mereka merupakan aparat birokrasi.
"Karena PNS sebagai birokrat, tentunya dia adalah pengamal pancasila. Nah kalau dia (PNS) tidak tahu masalah ini maka sangat memungkinkan ketika menjalankan tugasnya ternyata tidak berbasis nilai-nilai Pancasila," ujarnya.
Ia menambahkan, Pancasila juga ingin menciptakan masyarakat adil dan makmur, namun jika pancasila tidak tertanam di jiwa PNS tersebut apakah mungkin keadilan tercipta dalam melayani rakyat. Selain itu, dia melanjutkan, apakah Indonesia bisa makmur kalau para abdi negaranya tidak suka kerja, bahkan masih melakukan tindakan korupsi. Ia menambahkan, pemberian Pancasila juga untuk memfilter radikalisme.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
