REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, menilai bahwa pemerintah harus memiliki cadangan anggaran untuk ganti rugi lahan atas kepemilikan masyarakat yang lahannya dipakai untuk pembangunan infrastruktur. Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus dilakukan melalui pendekatan dengan masyarakat yang tanahnya terimbas langsung oleh pembangunan.
"Masalah biaya ini untuk kita bangun sehingga banyak utang akan berimbas pada efisiensi infrastruktur itu. Gimanapaun kita harus cadangkan biaya ganti rugi kepada masyarakat," jelas Prabowo dalam debat capres putaran kedua, Ahad (17/2).
Prabowo juga menegaskan bahwa pemanfaatan lahan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur harus dibarengi dengan pemberian solusi atas mata pencaharian yang 'terampas'. Namun Prabowo juga mengingatkan bahwa tingginya biaya pembangunan infrastruktur juga berujung pada banyaknya utang yang ditarik pemerintah. Bagi Prabowo, utang akan menyisakan beban ekonomi.
"Bagaimanapun bayar kembali utang itu merupakan beban ekonomi kita," katanya.
Menanggapi hal ini, Jokowi mengoreksi penggunaan istilah yang digunakan Prabowo yakni 'ganti rugi' lahan. Jokowi lebih memilih istilah 'ganti untung' untuk mengjelaskan penggantian uang atas lahan yang terkena proyek pembangunan.
Jokowi mengaku sempat memerintahkan para kontraktor untuk meningkatkan porsi penggantian biaya lahan dari sebelumnya hanya 2-3 persen menjadi 4-5 persen dari keseluruhan biaya proyek. "Saya perintahkan kepada kontraktor untuk memperbesar porsinya," katanya.
Capres 02 kembali menanggapi pernyataan soal 'ganti untung'. Prabowo melihat bahwa pembangunan infrastruktur di era Jokowi kurang efisien ketimbang pembangunan infrastruktur yang dilakukan di negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Alasannya, proses pembangunan yang tidak tertib proses.
"Juga di Maroko semuanya adalah 2 kali lebih efisien dan murah dari di Indonesia. ini fakta pak. Kalau kita pelajari dalam laporan Bank Dunia justru katakan bahwa nyaris tak terlihat dampak kepada pertumbuhan ekonomi kita secara riil dari pembangunan infrastruktur yang dianggap tidak sesuai proses tertib," kata Prabowo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika