Selasa 12 Feb 2019 16:17 WIB

Presiden Jokowi Ingin Jumlah Guru Terampil Lebih Banyak

Fokus pendidikan ke depan akan diarahkan ke vokasi.

Presiden Joko Widodo
Foto: Republika/Wihdan
Presiden Joko Widodo

REPUBLIKA.CO.ID, SAWANGAN -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, fokus pendidikan ke depan akan diarahkan ke vokasi. Oleh karena itu,  para guru terampil jumlahnya harus lebih banyak ketimbang guru normatif.

"Sekolah vokasi, SMK, guru-guru harus di-upgrade terutama yang berkaitan dengan kemampuan skill, kemampuan guru dalam melatih siswanya. Guru yang terampil harus lebih banyak dari guru normatif," kata Jokowi saat membuka Rembuk Nasional Pendidikan di Pusat Pendidikan dan Latihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) , Sawangan, Depok, Selasa (12/2).

Kepala Negara mengungkapkan, saat ini guru normatif di sekolah vokasi masih mendominasi sekira 65 persen dibanding guru terampil. Jokowi mencontohkan guru normatif itu adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia.

Dia berharap dengan lebih banyaknya guru-guru terampil, maka para siswa memperoleh mata pelajaran yang bisa diterapkan langsung untuk dunia kerja.

Baca juga, Presiden Pastikan Larangan Rapat di Hotel Dicabut.

Untuk itu, Jokowi meminta para kepala dinas pendidikan yang hadir agar memperbaiki kondisi ini sehingga kedepannya harus lebih banyak guru terampil."Yang 35 persen ini tugas kementerian bapak ibu semua untuk menyiapkan ini, meng-upgrade, bisa melatih agar guru terampil itu lebih banyak," kata Jokowi.

Presiden menegaskan, pada 2019, pemerintah akan fokus besar-besaran pada pengembangan sumber daya manusia(SDM), setelah 4,5 tahun fokus pembangunan infrastruktur. "Harus ada pergeseran strategi, setelah infrastruktur kita akan masuk kepada yang namanya pembangunan SDM secara besar-besaran," katanya.

Jokowi mengatakan, jika Indonesia tidak terjebak menjadi negara berpendapatan menengah, maka harus memiliki infrastruktur dan SDM yang lebih baik. Selain itu, Presiden meminta tidak ada tumpang tindih tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement