REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Bidang Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi, Muhammaf Syafii mengklaim sebagian besar purnawirawan TNI memberikan pada capres Prabowo Subianto. Bahkan, kata dia, sebagian besar merupakan purnawirawan Komando Pasukan Khusus (Kopassus), kesatuan di mana Prabowo dahulu bertugas.
"Ribuan purnawirawan TNI Polri dukung kita dan sebagian besar itu adalah purnawirawan dari Kopassus," kata Syafii saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta.
Syafii yang juga merupakan politikus Gerindra ini mengklaim, Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR) yang beranggotakan lebih dari 10 ribu memberikan dukungan pada Prabowo. Dukungan yang diberikan, kata dia, mulai dari purnawirawan bintang empat, bintang tiga, bintang dua dan bintang satu.
"Itu jumlahnya puluhan ribu. dan isinya adalah purnawawirawan TNI polri dan memang banyak purnawirawan dari kopassus yang bergabung ke PPIR," kata Syafii.
Meski demikian, Syafii pun menegaskan bila dukungan yang diterima datang dari purnawirawan, bukan anggota aktif. Pasalnya, kata dia, anggota aktif harus netral dan tidak boleh memberikan dukungan karena hal tersebut melanggar undang-undang.
Berlawanan dengan pernyataan Syafii, sebelumnya kelompok Purnawirawan TNI yang bernama Bravo Cijantung mendekalrasikan diri mendukung Jokowi - Ma'ruf. Deklarasi itu dihadiri langsung oleh Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri (Pepabri) Agum Gumelar.
Namun, Agum menegaskan, Pepabri tidak mendukung salah satu pasangan calon pada pemilihan umum presiden mendatang. Kendati demikian, ia menyatakan, setiap anggota Pepabri bebas menentukan pilihannya.
"Saya Ketum Pepabri, saya sudah koordinasi dengan PPAD, PPAL, PPAU, Polri dan Veteran bahwasanya kami sebagai satu kelembagaan, kami akan bersikap netral, sebagai lembaga. Akan tetapi sebagai individu, anggota organisasi punya hak memilih," katanya, Selasa (5/2) lalu.
Mantan Danjen Kopassus itu mengatakan, adanya kebebasan ini memungkinkan adanya perbedaan pilihan di antara anggota Pepabri ketika menggunakan hak pilih. Akan tetapi, ia menyatakan, hal itu sebagai sesuatu yang wajar dan bukan berarti perpecahan dalam tubuh Pepabri.
"Buktinya apa? Hari ini ada kekuatan yang mendeklarasikan dan mendukung Jokowi. Kemarin ada yang deklarasi mendukung Prabowo. Itu biasa, wajar. Kita negara demokrasi," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika