REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Divisi Humas Markas Besar Polri menyebut, tren penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial terus meningkat. Terlebih lagi, menjelang Pemilu 2019.
"Dari grafik yang kami punya, setiap hari (penyebaran berita hoaks) terus meningkat," kata Karo PID Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi F.F.J. Mirah seusai pembukaan acara "Counter Messaging Course" di Yogyakarta, Senin (28/1).
Menurut Mirah, selain dipengaruhi situasi politik, peningkatan penyebaran hoaks di media sosial berbanding lurus dengan makin banyaknya anggota masyarakat yang melek teknologi informasi. Dengan kemudahan teknologi, menurut dia, setiap orang bisa membuat serta menyebarkan berita bohong itu.
"Yang jelas banyak. Kalau saya sebutkan (jumlahnya), nanti kaget semua," kata Mirah yang menolak menyebutkan jumlah berita atau informasi hoaks yang terpantau Mabes Polri.
Meski demikian, dia menilai, dampak dari maraknya penyebaran hoaks itu tergantung pada seberapa besar minat masyarakat membaca, menanggapi, kemudian ikut menyebarkan informasi itu. Oleh sebab itu, menurut Mirah, Mabes Polri terus mengajak masyarakat untuk bijak bermedia sosial melalui kampanye "Kendalikan Jarimu".
Dengan mengendalikan jari, diharapkan masyarakat akan selektif memilih informasi serta tidak mudah menyebarkan informasi yang belum tervalidasi kebenarannya.
"Ada imbauan 'kendalikan jarimu'. Kalau sekarang kan kita baca langsung forward. Kadang kita enggak baca juga sampai habis. Kita juga tidak memperhatikan fotonya," katanya.
Untuk menangkal penyebaran hoaks di medsos, Polri telah memiliki teknologi yang memadai untuk menangkal informasi atau berita hoaks di media sosial. Tidak tanggung-tanggung, lembaga negara itu juga telah membentuk Tim Patroli Cyber yang terus melakukan pemantauan di dunia maya.
Selain terus menambah teknologi yang memadai, menurut dia, untuk menangkal penyebaran hoaks, Polri juga terus meningkatkan kapasitas SDM melalui berbagai pelatihan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika