REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) memastikan, pemerintah akan terus fokus dalam menyiapkan sumber daya yang optimal untuk penanganan kebakaran hutan dan lingkungan (karhutla). Di antaranya dengan mengajak serta peran maksimal dari TNI dan Polri.
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan, keberhasilan Indonesia dalam menekan karhutla di tahun 2018 tidak terlepas dari para pemangku kepentingan. Tidak terkecuali perusahaan swasta dan masyaraat di tingkat tapak. "Baik upaya pencegahan atau pun pemadaman," ujarnya akhir pekan ini.
Siti mengatakan, pencegahan dilakukan melalui kegiatan patroli terpadu pencegahan karhutla, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) hingga membentuk Brigade Pengendalian karhutla pada wilayah rawan. Menambah pemahaman masyarakat sembari meningkatkan peringatan dan deteksi dini juga terus dilakukan.
Selain upaya pencegahan, Siti menjelaskan, Kementerian LHK juga komtimen selalu siaga dan gerak cepat melakukan pemadaman yang dilakukan oleh Manggala Agni bersama para pihak. "Pemadaman udara (water bombing) juga dilakukan, untuk menuntaskan kebakaran pada areal yang sulit dijangkau," kata Siti.
Siti menegaskan, di tahun 2019, semua pihak tetap harus waspada menghadapi ancaman karhutla. Hal ini mengingat prediksi BMKG terkait iklim tahun 2019 yang diperkirakan lebih kering dibanding dengan tahun lalu.
Di beberapa wilayah, Siti mencatat, sudah banyak terpantau titik panas atau hotspot sampai sat ini. Di antaranya, Provinsi Riau, serta sebagian kecil terjadi di Provinsi Jambi, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat yang kerap mengalami karhutla. "Kondisi ini tentu harus diwaspadai upaya pencegahan harus diprioritaskan," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Wiranto menyampaikan, fokus kerja pemerintah akan terbagi dengan pengamanan pemilu. Oleh karena itu, semua pihak perlu menyiapkan sumer daya yang optimal untuk penanganan karhutla dan pengamanan pelaksanaan pemilu, terutama TNI dan Polri.
Sementara itu, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian LHK Raffles N Panjaitan mengatakan, antisipasi sudah dilakukan dengan mengiriman surat kepada gubernur di 12 daerah yang rawan kebaran. Surat tersebut disampaikan langsung oleh Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar pada 28 Desember 2018.
"Dalam surat, tertulis agar para gubernur dapat melakukan aksi pencegahan karhutla dari dini," ujarnya.
Raffles menambahkan, surat tersebut juga meminta agar pemerintah daerah sebagai pemilik teritori kawasan untuk segera menerapkan aksi sesuai dengan situasi. Khususnya, jika kawasan hutan dan sekitarnya sudah memasuki status siaga darurat. Kriteria teknis kesiagaan darurat lahan sudah tertuang dalam surat edaran.
Dari 12 daerah yang mendapatkan surat dari Menteri LHK Siti Nurbaya, Raffles mengatakan, setidaknya ada tiga provinsi prioritas, yakni Jambi, Sumatera Selatan dan Riau. Tiga provinsi ini memiliki banyak daerah gambut. "Oleh karena itu, ketiganya mendapatkan atensi paling besar dari pemerintah pusat," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika