REPUBLIKA.CO.ID, SIDOARJO -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur menggenjot penambahan 2,3 juta peserta baru tahun 2019. Salah satu caranya adalah dengan membidik pelaku usaha kecil menengah (UKM) binaan perusahaan yang selama ini menjadi peserta.
"Tahun 2019 kami ingin meraih 'agressive growth' dari sisi kepesertaan dan pelayanan dengan beberapa strategi salah satunya membidik UKM binaan para perusahaan yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," kata Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Dodo Suharto di Sidoarjo, Jumat (25/1).
Ia mengemukakan, tidak hanya dari sisi kepesertaan, dari sisi penerimaan iuran juga ditargetkan naik 15 persen dibanding tahun 2018 yakni dari Rp 5,2 triliun menjadi Rp 6,2 triliun tahun 2019 ini. Ia mengemukakan, sepanjang 2018, jumlah badan usaha yang telah menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jatim sebesar 66.150 di mana ekitar 50 persennya diperoleh dari perusahaan platinum atau perusahaan besar.
"Sisanya badan usaha kecil dan menengah. Hampir semua perusahaan platinum memiliki binaan UKM sendiri. Itu yang akan kami bidik karena potensinya besar," katanya. Dirinya mencontohkan, perusahaan platinum itu salah satunya adalah Sampoerna, yang telah membina 100 ribu UKM dan petani tembakau.
Pihaknya juga akan membidik UKM binaan perusahaan lainnya seperti Gudang Garam dan Astra International."Kami akan terus mendorong UKM agar mau jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Karena saat ini ada 12 juta lebih tenaga kerja sektor UKM yang belum terlindungi," ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, demi mencapai target yang telah ditetapkan pihaknya juga akan memberikan penghargaan bagi pemerintah, pengusaha, ataupun pekerja yang telah mendukung peningkatan kepesertaan BPJSTK. "Sehingga mereka semua merasa terpacu untuk aktif dalam melindungi tenaga kerjanya," katanya.
Ia menjelaskan, sampai akhir 2018 numlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jatim mencapai 3 juta atau meningkat 15 persen dibanding tahun sebelumnya. "Kemudian untuk jumlah klaim yang telah dibayarkan tahun lalu sebesar Rp 2,5 triliun," katanya.