Jumat 25 Jan 2019 12:48 WIB

BNPB Minta Sulsel tak Lagi Berikan Izin Penggalian Pasir

Alih fungsi lahan menyebabkan air tidak dapat ditampung.

Rep: Santi Sopia/ Red: Friska Yolanda
Seorang anak bermain di lokasi banjir di Perumahan Bumi Bung Permai, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (24/01/2019).
Foto: Antara/Sahrul Manda Tikupadang
Seorang anak bermain di lokasi banjir di Perumahan Bumi Bung Permai, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (24/01/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Bencana banjir longsor di 10 kota dan kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menelan korban sekitar 30 orang dan 25 lainnya hilang sampai Kamis (24/1) malam tadi.  Akibat banjir ini pula, sejumlah sekolah yang meliburkan para siswa.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Doni Monardo mengatakan sudah melihat data cukup detail, termasuk dari BMKG tentang curah hujan mulai 21 Januari sampai akhir bulan ini. Volume hujan, menurutnya sangat besar dan ternyata menimbulkan banjir karena 10 kabupaten/kota yang terdampak tidak bisa menampung air saat curah hujan tinggi mencapai puncak maksimal. 

"Beberapa hal kita lihat di lapangan ada beberapa persoalan secara terintegrasi. Pertama soal alih fungsi lahan Gunung Bawakaraeng, kapasitasnya lebih ari 40 persen status lahan kritis," kata Doni setelah acara Ultah BNPB ke-11 di IPSC, Bogor, Jumat (25/1).

Doni mengatakan perlu ada upaya maksimal agar fungsi konservasi pulih kembali. Hal itu tidak bisa diupayakam dalam satu, dua tahun atau secara situasional, tetapi harus berkelanjutan. Misalnya dengan penataan penanaman jenis pohon terpilih dan endemik di kawasan Gunung Bawakaraeng. 

Baca juga, Pengungsi Banjir Bandang Gowa Capai 3.400 Jiwa

Selain itu, dia meminta tentu pemerintah provinsi dan daerah juga punya tanggung jawab agar tidak memberikan izin lagi terhadap penggalian pasir atau penggalian C. Karena dampaknya membuat kemampuan waduk Bili-Bili jadi berkurang sehingga setiap tahunnya terjasi penumpukan sedimen. 

Sampai saat ini BNPB bisa mengatasi dan menangani dampak bencana bersama dengan pemerontah provinsi, kabupaten dan kota dibantu Badan SAR. BNPB menyalurkan bantuan kepada empat kabupaten/kota, seperti Jeneponto, Maros, Gowa, dan Makassar masing-masing senilai Rp 250 juta ditambah BPBD provinsi senilai Rp 150 juta untuk kegiatan operasional. 

BNPB mendorong pemerintah daerah bekerja sama membuat rencana kerja agar bisa mengembalikan gunung Bawakaraeng pulih kembali, mengembalikan tanaman endemik. "Contoh pohon atau kayu biti yang biasa dipakai untuk pembuatan kapal pinisi, itu endemik dan mungkin sudah sulit ditemukan karena sudah banyak ditebang dan peremajaannya kurang maksimal," kata Doni menambahkan. 

Dalam rangka ulang tahunnya, BNPB juga berharap semakin tangguh, kuat dari segi menajamen, sistem dan bisa menyalurkan program sampai ke tingkat kabupaten/kota. BNPB mengajukan revisi UUD Nomor 24 Tahum 2007 serta telah bekerja sama dengan berbagai pakar dari berbagai bidang, seperti vulkanologi, gempa, tsunami dan lainnya. Ke depan, BNPB berencana bekerjasama dengan pakar bidang kontruksi tahan gempa dan bagaimana diproduksi dalam jumlah banyak serta terjangkau. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement