REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah Sumatera Barat menganggarkan dana mitigasi bencana sebesar Rp 2 miliar. Nilai ini dinilai tidak mencukupi untuk wilayah yang menjadi 'supermarket bencana' tersebut.

"Anggaran mitigasi bencana Sumbar untuk 2019 hanya sekitar Rp 2 miliar. Anggaran itu masih sangat minim karena idealnya satu persen dari APBD," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar E Rahman di Padang, Selasa (22/1).

APBD Sumbar pada 2019 sebesar Rp 7,1 triliun. Artinya, satu persen dari APBD sebesar Rp 71 miliar seharusnya menjadi anggaran mitigasi bencana.

Baca juga, Sukabumi Dilanda Lebih dari 700 Kali Bencana

Ancaman terbesar adalah gempa dan tsunami karena dikhawatirkan bisa merenggut banyak korban jiwa, terutama masyarakat yang berada di pinggir pantai. Selain bencana itu, ancaman dari gunung berapi, angin puting beliung, tanah bergerak, longsor dan banjir juga mengintai. Lengkapnya potensi bencana itu membuat Sumbar disebut sebagai 'supermarket' bencana.

Meski anggaran yang tersedia tidak mencukupi, tetapi E Rahman mengatakan pihaknya memahami karena kondisi APBD Sumbar yang tidak memadai. Karena itu semua upaya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat akan diupayakan, salah satunya melalui rapat koordinasi kesiapsiagaan dan mitigasi bencana dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Padang, Kamis (24/1).

"Dalam kesempatan itu gubernur akan memaparkan kondisi kebencanaan Sumbar dan berharap mendapatkan manfaat dengan banyak pihak yang datang," katanya.

Program mitigasi bencana Sumbar saat ini disesuaikan dengan kondisi anggaran. BPBD juga fokus memupuk kesadaran masyarakat agar memiliki kesiapsiagaan terhadap bencana.

Ikuti Whatsapp Channel Republika