REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) cenderung stagnan. Ini di dapatkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan Y Publica dilakukan pada 26 Desember 2018 hingga 8 Januari 2019.
"Bahkan, dalam beberapa bulan terakhir ini, kinerja pemerintah agak menurun tipis," kata Direktur Eksekutif Y Publica, Rudi Hartono, dalam keterangan pers di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/1).
Mengacu pada hasil survei, Rudi mengatakan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK turun dari dari 70,9 persen menjadi 70,3 persen. Dia melanjutkan, angka itu menunjukkan, jika dalam beberapa bulan terakhir kinerja pemerintah saat ini cenderung stagnan di angka 70 persen.
Kendati, Rudi menyampaikan, prestasi pemerintah paling disukai oleh publik adalah terkait pembangunan infrastruktur dan pemberantasan korupsi. Sedangkan, pengelolaan ekonomi masih menjadi persoalan besar yang harus diselesaikan oleh Pemerintahan Jokowi-JK menjelang akhir jabatannya.
"Sebesar 77,6 responden puas dengan pembangunan infrastruktur, 76,2 persen puas dengan pemberantasan korupsi, hubungan luar negeri 72,5 persen, penegakan hukum 72,6 persen, dan pendidikan 71,4 persen," katanya.
Rudi menjelaskan, bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah di sektor kesehatan sempat menurun hingga 50 persen. Namun saat ini, dia melanjutkan, tingkat kepuasan itu sudah membaik ke angka 63,8 persen.
Namun, dia melanjutkan, tingkat kepuasan publik cukup rendah di urusan perlindungan HAM yang hanya mendapatkan angka 58,4 persen, penciptaan lapangan kerja 48,2 persen, dan pemenuhan kebutuhan dasar 49,1 persen, tandasnya. Rudi menuturkan, persoalan ekonomi masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla di masa akhir jabatannya. Sebanyak 24,9 persen responden menganggap persoalan biaya kebutuhan hidup/kebutuhan dasar sebagai persoalan utama sekarang ini.
"Disusul persoalan lapangan kerja 20,2 persen, korupsi 13,7 persen, kesenjangan sosial 8,1 persen, narkoba 7,8 persen, kesehatan 7,6 persen, dan biaya pendidikan 7 persen," katanya.
Yang menarik, lanjut Rudi, sebanyak 5,3 persen responden menyebut bencana alam sebagai salah satu persoalan utama belakangan ini, seiring dengan rentetan bencana alam yang silih-berganti menghunjam bangsa ini sepanjang 2018. Selain itu, sebanyak 52,3 persen responden menganggap kebijakan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sudah adil terhadap perempuan. Sebaliknya, 39,4 persen responden menyatakan kebijakan Jokowi-JK belum adil terhadap perempuan.
Survei Y Publica dilakukan pada 26 Desember 2018 hingga 8 Januari 2019, dengan mewawancarai 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode multistage random sampling (acak bertingkat). Margin error dalam survei ini adalah 2,98 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika