REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ditjen Perhubungan Laut terus menyiapkan angkutan laut perintis guna mendukung konektivitas antar wilayah dan mendorong peningkatan perekonomian nasional.
Keberadaan angkutan laut perintis terutama dalam memberikan pelayanan mobilitas penduduk dan pemenuhan bahan-bahan pokok pada daerah-daerah terpencil memiliki peran besar terhadap konektivitas dan pertumbuhan perekonomian nasional Indonesia.
"Pelayanan angkutan laut perintis guna meningkatkan konektivitas antara pulau di wilayah Indonesia khususnya bagi daerah-daerah yang belum terdapat pelayaran komersial," kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Rabu (9/1).
Tahun 2019 ini, Ditjen Perhubungan Laut terus melakukan efisiensi baik sisi anggaran maupun dari sisi penentuan trayek kapal perintis. Dari data yang ada pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut penyelenggaraan pelayaran perintis pada 2017 terdapat 96 trayek dan 481 pelabuhan singgah dengan anggaran Rp 943,992 miliar.
Namun, di 2018 mengalami kenaikan menjadi 113 trayek dan 498 pelabuhan singgah dengan total anggaran Rp 1,102 triliun. Dimana 46 trayek dilayani oleh PT Pelni melalui penugasan dan 67 trayek dilayani oleh perusahaan swasta melalui pelelangan umum.
Sementara itu, untuk 2019, Pemerintah menetapkan 113 trayek dengan rincian 46 trayek dioperasikan oleh PT Pelni dan 67 trayek dioperasikan oleh swasta dengan total anggaran sebesar Rp 1,077 triliun termasuk anggaran docking.
Terkait dengan hal ini, Wisnu menjelaskan, ke depan penyelenggaraan pelayaran printis harus bisa berjalan lebih efisien dan inovatif. Dengan harapan, jika pelayaran perintis bisa lebih efisiensi tentunya akan meningkatkan produktivitas dan mendorong pembiayaan penyelenggaraan angkutan laut perintis yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan.
Pihaknya juga akan mengevaluasi pola pelayanan maupun operasional kapal-kapal perintis yang telah berlangsung selama 20 tahun. Untuk itu, perlu ada evaluasi trayek-trayek yang seharusnya sudah dapat ditingkatkan menjadi komersil atau trayek-trayek yang masih perlu ditingkatkan. Bahkan bila perlu ada trayek-trayek yang tidak perlu diadakan lagi atau dihapus dengan berbagai pertimbangan yang rasional dan transparan.
“Jangan sampai ada trayek perintis yang tingkat okupansinya sudah di atas 60 persen, tetapi masih mendapat subsidi penuh dari pemerintah," tegas Wisnu.
Selain itu, jangan juga terus memaksakan dilayani kapal perintis padahal trayek tersebut okupansinya selalu di bawah 10 persen sehingga dana subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak efektif dan efisien.
Wisnu juga menjelaskan, dengan dasar efisiensi maka wilayah yang tidak banyak okupansinya baik orang maupun barang maka untuk sementara waktu tidak disinggahi oleh kapal perintis seperti yang terjadi di Pulau Mapia, Papua.
"Tingkat okupansi di Pulau Mapia itu sedikit, baik orang maupun barang. Sehingga untuk sementara ini, kapal perintis KM Sabuk Nusantara 64 tidak singgah di Pulau Mapia tersebut karena alasan efisiensi," ungkap Wisnu.
Namun demikian, Wisnu mengatakan, pada pelayaran berikutnya kapal Sabuk Nusantara 64 akan kembali singgah di Pulau Mapia mengingat rute trayek kapal Sabuk Nusantara 64 yang melewati Pulau Mapia tidak mengalami perubahan.
"Jika tidak ada penumpang dan muatan barang yang naik, maka bisa dilakukan omisi pada pelabuhan tersebut. Beberapa pelabuhan yang load factor nya sangat kecil pada evaluasi trayek 2018 mungkin ada yang dihilangkan. Tetapi jika pemerintah daerah memandang tetap perlu dilewati maka bisa diusulkan kembali kepada kami," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
