REPUBLIKA.CO.ID, PALU - Calon presiden (capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto menyoroti aksi korupsi program bantuan bencana alam yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan. Prabowo menyinggung kelakuan pejabat pemerintahan di Indonesia yang melakukan praktik korupsi bantuan bencana alam.
"Kita harus waspada, kita juga sedih di beberapa tempat ketahuan ada saja yang korupsi bantuan untuk bencana. Saya tidak mengerti, ada saja kelakuan seperti itu disaat saudara saudara kita terkena musibah," ungkap Prabowo pada acara Temu Kader, Simpatisan dan Relawan di Sulawesi Tengah dalam siaran pers yang diterima Republika, Palu, Selasa (8/1).
Kemudian, atas banyaknya aksi praktik korupsi tersebut, Prabowo menjelaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki pekerjaan yang berat. Karena itu, dirinya bersama Sandiaga Salahuddin Uno mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk berjuang bersama menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia serta bersama-sama menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.
"Kita masih punya pekerjaan yg berat kita harus selamatkan masa depan bangsa kita semua, kita harus memiliki pemerintah yang tidak korup. Ini panggilan untuk bangsa dan negara kita. Itu perjuangan saya, itu perjuangan kita semua," tutur Prabowo.
Lanjut Prabowo, negara sudah lama dikecewakan oleh elite-elite yang ada di Jakarta. Prabowo berpandangan, bahwa elite di Jakarta sudah tidak bisa diharapkan lagi. Dia menebak bahwa rakyat sudah mengerti, sudah sadar, dan rakyat Indonesia tidak ingin dibohongi lagi.
Sebelumnya, praktik korupsi penanganan bencana alam kerap terjadi di berbagai sektor pemerintahan di Indonesia. Seperti kasus korupsi dana rehabilitasi gempa bumi di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk pembangunan gedung SD dan SMP yang melibatkan Anggota DPRD, Kepala Dinas dan pihak kontraktor.
Selain itu, adanya kasus korupsi pembangunan gedung shelter tsunami di daerah Pandeglang Banten senilai Rp18 miliar. Yang yang paling baru adalah Korupsi proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018 dalam proyek pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika