REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Staf Kepresidenan (KSP) meminta kementerian menyebar informasi pembangunan. Tujuannya untuk menghindari kesalahpahaman informasi oleh masyarakat.

Kepala KSP, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menyampaikan sinergitas dan kolaborasi antara kementerian dan lembaga pemerintah harus terus terbangun guna memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. “Kita harus mengeliminasi adanya kemungkinan kebijakan yang tidak tepat, dan mengeksploitasi berbagai keberhasilan yang telah dijalankan oleh kementerian/lembaga," katanya dalam keterangan resmi yang didapat Jumat (4/1).

Moeldoko menilai upaya ini dilakukan guna memerangi hoaks dan isu fitnah kepada pemerintah atau lembaga pemerintah yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ia juga mengingatkan para pejabat dapat memanfaatkan ruang media sosial dan media arus utama untuk menyebarkan informasi terkait dengan program pembangunan yang telah dilakukan.

“Ruang publik yang keruh, dipenuhi dengan hal yang negatif dan fitnah dapat menjadi lebih indah, bila diisi dengan isu-isu positif. Salah satunya dari capaian pembangunan yang telah kita lakukan bersama," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Pribudiarta Nur mengapresiasi upaya KSP. Ia berharap energi positif yang terkumpul dari seluruh kementerian dan lembaga dapat disatukan menjadi energi lebih besar. Sehingga performa kinerja kementerian atau lembaga dapat diterima seluruh lapisan masyarakat. "Ini upaya yang bagus untuk menyatukan langkah semua lembaga pemerintah," ucapnya.

Diketahui, tim kecil terdiri atas KSP, Staf Khusus Presiden dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) telah menyusun rancangan awal diseminasi tahun 2019 di enam target wilayah utama. Keenam daerah itu adalah Sumatra Utara, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan Sumatra Selatan. Tema besarnya ialah keadilan sosial dan pembangunan manusia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika