Rabu 02 Jan 2019 19:58 WIB

Warga Miskin di Kota Bandung Sisa Empat Persen

Penurunan warga miskin terlihat dari berkurangnya jumlah penerima bantuan manfaat.

Rep: Zuli Istiqomah/ Red: Friska Yolanda
Warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memilih telur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Foto: Antara/Syaiful Arif
Warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memilih telur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wali Kota Bandung, Oded M Danial meminta warga mampu atau berkecukupan untuk membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengentaskan kemiskinan. Pasalnya, kemiskinan harus diatasi bersama seluruh stakeholder di Kota Bandung.

Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) nasional, hingga tahun 2018 masih ada 117 ribu kepala keluarga atau sekitar 443 ribu warga miskin di Kota Bandung. Jumlah tersebut hanya empat persen dari keseluruhan warga Kota Bandung. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 444 ribu jiwa.

Penurunan jumlah warga miskin terlihat dari berkurangnya jumlah penerima program bantuan manfaat yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Meskipun jumlahnya belum terlalu signifikan, namun hal tersebut menunjukkan langkah pemerintah lewat Program Keluarga Harapan (PKH) dan pendampingan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) telah berjalan baik.

“Dengan kesadaran masyarakat untuk saling membantu maka kemiskinan di Kota Bandung pasti akan berkurang,” kata Oded saat menerima tim BPJS Kesehatan Kota Bandung, di Balai Kota Bandung, Rabu (2/1).

Mengenai data, Oded memastikan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung (Dinsosnagkis) memiliki data yang akurat dan mutakhir. Ia berharap, data Pemkot Bandung mampu terintegrasi dengan instansi-instansi terkait.

“Data kita akurat, memiliki tenaga ahli di bidangnya, sehingga lebih baik data yang dimiliki oleh kita bisa digunakan instansi seperti BPJS ini,” tuturnya. 

Menurut Oded, meskipun regulasi turun dari pusat, namun pemerintah daerah lebih paham akan permasalahan yang ada di wilayahnya. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Kota Bandung, M Cucu Zakaria menuturkan, meskipun data BPJS Kesehatan masih menggunakan dari pusat, tetapi tidak menutup kemugkinan untuk berselaras dengan pemerintah daerah.

“Meskipun kita masih mengacu data dari pusat, tetapi kita tetap bersinergi dengan wilayah. Setiap mengambil data itu kan di wilayah. Kita berharap bisa bersinergi mengahasilkan data yang tepat,” katanya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement