REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Urusan Logistik (Bulog) mengaku siap menyalurkan beras dan panganan lokal seperti sagu untuk keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial bantuan pangan non tunai (BPNT).
Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso mengaku, pihaknya siap menyalurkan beras kualitas medium untuk BPNT. "Kami bisa sediakan semester ini dan dijamin kualitasnya karena ada sarana prasarana, quality control. Jadi mekanisme penyimpanan pasti bagus," ujarnya saat ditemui usai rapat tingkat menteri (RTM) BPNT, di Kemenko PMK, di Jakarta, Senin (8/7).
Ia menyebut, Bulog mendapatkan alokasi menyalurkan beras BPNT sebanyak 1,5 juta ton per tahun. Tak hanya beras, pihaknya juga siap menyalurkan panganan lokal bagi daerah yang tidak mengkonsumsi beras misalnya Papua yang mengkonsumsi sagu atau penduduk Madura yang memakan jagung.
Ia menyadari, tidak semua masyarakat mengkonsumsi nasi misalnya masyarakat Papua memakan sagu, rakyat Gunungkidul memakan tiwul atau masyarakat Madura yang mengkonsumsi jagung. Kendati demikian, ia menyebut alokasi penyaluran bahan pangan lokal ada di tangan Kemensos.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Bulog memang ditunjuk untuk menyalurkan beras hingga 1,5 juta ton per tahun. "Mereka harus menjaga kualitas beras dan kami percaya Bulog bisa," ujarnya saat ditemui usai rapat tingkat menteri (RTM) BPNT, di Kemenko PMK, di Jakarta, Senin (8/7).
Sedangkan di daerah-daerah yang tidak mengkonsumsi nasi, dia melanjutkan, maka Kemensos akan membahas jenis kearfian lokal ini dengan Bulog. Ia mengakui, tidak semua daerah di Indonesia mengkonsumsi nasi contohnya Papua yang memakan sagu atau penduduk Madura yang memakan jagung.
Karena itu, ia menyebut Kemensos memperbolehkan KPM yang nantinya mengkonsumsi non-beras. Ia menyebut tidak menutup kemungkinan membuat revisi peraturan menteri sosial (permensos) yang mengatur KPM di daerah-daerah membeli item makanan BPNT non-beras seperti sagu atau jagung.
Ia menyebut, Bulog yang nantinya menyediakan kebutuhan non-beras tersebut. Bahkan, ia menyebut Bulog juga nantinya menyediakan telur.
"Artinya kami memperbolehkan KPM membeli kebutuhan karbohidrat selain beras, sesuai kearifan lokalnya. Yang dilarang adalah menyalahgunakan uang bantuan BPNT untuk membeli rokok atau gula," ujarnya.
Ia menjelaskan, total 10 juta KPM BPNT mendapatkan Rp 110 ribu setiap bulan untuk dibelanjakan di e-warong membeli kebutuhan pokok seperti beras dan telur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika