REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan bantuan pemberdayaan ekonomi kepada 21 mantan narapidana terorisme (napiter) di Dusun Tamanjeka, Desa Masami, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Masing-masing penerima memperoleh bantuan senilai Rp 5 juta untuk mengembangkan usaha sesuai minat dan kemampuan mereka.
Bantuan tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus ketahanan keluarga para eks napiter setelah menjalani proses reintegrasi sosial. Pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu bagian penting agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara produktif di tengah masyarakat.
Penyerahan bantuan dilakukan dalam kegiatan Dialog Kebangsaan bertajuk “Penguatan Ketahanan Keluarga dan Kemandirian Eks Napiter Pasca Reintegrasi Sosial” di Dusun Tamanjeka, Sabtu (26/9/2026).
Kegiatan tersebut dilaksanakan Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (RSKPO) Kemensos. Selain pemberdayaan ekonomi, dialog ditujukan untuk memperkuat sinergi antara masyarakat, pemerintah, tokoh agama, dan berbagai unsur lainnya dalam menjaga ketahanan sosial.
Direktur RSKPO Kemensos Rachmat Koesnadi mengatakan kearifan lokal dan ketahanan sosial menjadi dua unsur penting dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya yang berlangsung cepat. Perubahan tersebut, menurut dia, dapat memengaruhi cara pandang maupun pola kehidupan masyarakat.
“Kearifan lokal dan ketahanan sosial adalah dua hal penting dalam memandang suatu kehidupan masyarakat di tengah-tengah perubahan yang sangat gencar terjadi saat ini,” ujar Rachmat.
Menurut Rachmat, perubahan sosial budaya yang tidak dikelola dengan baik dapat memunculkan perbedaan yang berkembang menjadi pertikaian. Kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi merusak hubungan sosial di tengah masyarakat.
“Hal ini bila tidak bisa dikelola dengan baik, akan berdampak pada putusnya ikatan sosial antarwarga, lunturnya nilai-nilai moral dan kepercayaan,” katanya.
Dialog Jadi Jembatan
Kemensos menempatkan dialog sebagai salah satu instrumen dalam proses pemulihan sosial. Pendekatan tersebut dinilai penting terutama bagi masyarakat yang pernah mengalami keretakan sosial akibat konflik dan terorisme.
Tamanjeka menjadi salah satu wilayah yang memiliki konteks khusus dalam program tersebut. Kawasan di Poso Pesisir itu pernah bersinggungan dengan sejarah terorisme sehingga penguatan kembali hubungan sosial masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pemulihan.
Menurut Rachmat, dialog kebangsaan dapat membuka ruang perjumpaan dan komunikasi ketika terdapat perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Dialog juga diharapkan mencegah perbedaan berkembang menjadi konflik ataupun kekerasan.
“Dialog kebangsaan adalah salah satu cara yang dapat menjadi jembatan solusi menyelesaikan perbedaan terhadap paham-paham yang sering kali menyebabkan munculnya konflik, cara pandang radikal maupun teror,” kata Rachmat.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kearifan lokal Poso, terutama nilai Sintuwu Maroso. Nilai tersebut menjadi salah satu modal sosial untuk membangun kebersamaan masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika