REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menyindir pernyataan calon wakil presiden Sandiaga Uno terkait pembangunan tol Cikopo-Palimanan (Cipali). TKN mengatakan, pembangunan akses perlintasan tersebut mustahil dibangun tanpa utang.
"Pembangunan jalan tol Cikopo-Palimanan sama dengan jalan tol lainnya, adalah dengan utang oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)," kata Juru Bicara TKN Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Ace Hasan Syadzily dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (2/1).
Menurut Ace, berdasarkan data, dana pembangunan tol ini dibiayai sindikasi 22 perbankan dan keuangan yang memasok Rp 8,8 triliun bagi PT Lintas Marga Sedaya. Dia mengatakan, PT Saratoga, perusahaan Sandi, pemegang saham bersama dengan perusahaan patungan dengan negara Malaysia.
Dia melanjutkan, dalam sindikasi itu disebutkan, bahwa Bank Central Asia (BCA) dan Bank DKI menjadi kreditor terbesar sehingga menjadi pemimpin sindikasi tersebut. BCA mengucurkan Rp 3,3 triliun, sementara Bank DKI mengucurkan Rp 2,06 triliun.
"Apakah kucuran dana dari perbankan itu bukan utang?" tegas Ace lagi dalam keterangan resminya itu.
Namun, Ace mengakui bahwa yang berutang dalan untuk proyek Tol Cipali adalah BUJT, bukan pemerintah. Dikatakan Ace, konsep tersebut sudah berjalan dan saat ini ada lebih dari 50 perjanjian pembangunan jalan tol di seluruh Indonesia dengan total nilai investasi lebih dari Rp 500 triliun.
Politikus Golkar itu mengungkapkan, skema seperti ini biasa dalam pembangunan infrastruktur yang dikenal dengan public private partnership (PPP). Ace menjelaskan, model seperti ini dalam pembangunan infrastruktur sudah dijalankan pada era pemerinthan Jokowi.
"Hal tersebut berlaku hampir semua proyek jalan tol di Jawa, tidak dengan utang pemerintah tapi dengan skema seperti ini. Sekali lagi ini menunjukan Sandi tidak punya data," kata Ace.
Sandiaga sebelumnya menyatakan, pembangunan infrastruktur tanpa utang sangat memungkinkan. Menurut dia, cara ini sudah dilakukan sehingga tidak membebani anggaran negara.
Sandiaga berjanji apabila dirinya terpilih bersama capres Prabowo Subianto, pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah di Indonesia tetap dilanjutkan dan ditingkatkan. Namun, dengan pendekatan yang berbeda. Sandiaga Uno menjelaskan pendekatan yang dimaksud adalah mengandalkan sektor kemitraan dengan swasta atau lewat penganggaran dengan dana jangka panjang.
“Saya pernah turut membangun infrastruktur jalan tol cipali 116 km, tidak memakai uang negara dan membebani utang untuk negara dan BUMN,” kata Sandiaga dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Selasa (11/12)
Menurut mantan wakil gubernur DKI ini, kuncinya melibatkan dunia usaha dan swasta. Bukan hanya BUMN dengan menggunakan APBN atau APBD. Di samping dana swasta murni, kata Sandiaga, pemerintah juga dapat mendorong penguatan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam skema PPP.
Sandiaga mengatakan skema PPP atau KPBU sudah ada dasar hukumnya, tetapi saat ini belum maksimal dalam implementasinya. Proyek-proyek insfrastruktur dengan skema PPP belum dioptimalkan sehingga banyak yang terlambat diputuskan.
"Skema ini biasa didanai dengan system availability payment atau concession. Untuk memastikan tata kelola yang baik, good governance, skema ini juga bisa dilakukan dengan pola solicited atau unsolicited,” kata Sandiaga
Ikuti Whatsapp Channel Republika