REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu Hak Asasi Manusia (HAM) akan menjadi salah satu materi debat Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Djoko Santoso tak khawatir terkait hal tersebut.

Ia justru heran mengapa isu HAM tidak pernah muncul pada saat Megawati berpasangan dengan Prabowo pada Pilpres 2009 lalu. "Kenapa saat Prabowo berpasangan dengan Megawati isu ini tidak ada?" Ucap Djoko dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Kamis (27/12).

Djoko menilai isu HAM hanya dijadikan sebagai komoditas politik oleh lawan politik Prabowo. Mantan panglima TNI tersebut juga mengaku pihak Prabowo-Sandiaga selalu siap menjawab isu tersebut dalam debat capres.

"Itu sudah kami siapkan, apakah yang menyampaikan capres-cawapres, apakah tim, kita lihat siapa yang menyampaikan, sudah kami siapkan, bahkan tanggal 17 Januari itu debat yang pertama," ucapnya.

Selain itu, Djoko berharap debat tersebut nantinya disiarkan secara langsung oleh seluruh stasiun televisi. Ia juga meminta moderator debat nantinya bersikap independen.

"Moderator katanya dari kalangan media, diputuskan Jumat esok, yang penting independen," kata Djoko.

Sebelumnya BPN dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - Ma'ruf Amin telah menyepakati jadwal pelaksanaan debat capres cawapres. Jadwal debat pertama akan digelar pada 17 Januari, debat kedua pada 17 Februari, debat ketiga pada 17 Maret, dan debat keempat 30 Maret. Sedangkan untuk debat kelima masih akan dibahas oleh KPU, TKN, BPN.

Ikuti Whatsapp Channel Republika