Diketahui, Majelis Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhi vonis 2 tahun 8 bulan penjara kepada Kotjo terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau-1. Kotjo juga dibebankan denda Rp 150 juta subsidier 3 bulan kurungan. 

 

"Dalam penanganan kasus PLTU Riau-1 KPK sudah memutuskan untuk melakukan upaya hukum banding terhadap putusan tingkat pertama di Pengadilan Tipikor di Jakarta," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Selasa (18/12).

 

Febri menuturkan sejumlah pertimbangan yang membuat Jaksa KPK banding atas putusan Kotjo. Salah satunya, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor lebih rendah dari tuntutan Jaksa, yakni 4 tahun pidana penjara.

 

"Selain itu, fakta-fakta yang muncul di persidangan hingga pertimbangan hakim tentu perlu dicermati lebih lanjut," katanya. 

 

Selain proses banding terhadap putusan Kotjo, saat ini juga sedang berlangsung proses persidangan dengan terdakwa mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih. Febri memastikan KPK bakal mencermati setiap fakta yang muncul dalam proses persidangan tersebut.

 

KPK, lanjut Febri, juga mengingatkan Eni yang telah mengajukan justice collaborator (JC) untuk konsisten membongkar perkara ini. "Jika memang serius ingin menjadi JC, karena ketidakkonsistenan pasti akan menjadi pertimbangan untuk menolak posisi sebagai JC tersebut atau juga akan dipertimbangkan sebagai alasan yang memberatkan," tegas Febri. 

 

Diketahui, dalam putusannya, Kotjo terbukti telah menyuap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih dan mantan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham sebesar Rp4.750.000.000. Uang yang diberikan Kotjo kepada Eni Saragih bertujuan agar perusahaannya mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP)‎ PLTU Riau-1. Proyek tersebut merupakan kerjasama antara PT PJBI, Blackgold Natural Resources Limited, dan China Huadian Engineering Company.

 

Ikuti Whatsapp Channel Republika