REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti temuan data pemilih ganda dalam DPT Pemilu 2019. Berdasarkan temuan Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres-cawapres Prabowo-Sandiaga, masih ada sekitar 1,6 juta data pemilih yang ganda.
Menurut Arief, pada Jumat (14/12), KPU akan mulai membuka akses nomor induk kependudukan (NIK) pemilih yang ada dalam DPT saat ini. "Sehingga bisa dicermati dan dilihat bersama antara penyelenggara dan peserta pemilu. Besok ada tim KPU, tim Basket dan tim dari peserta pemilu bersama pemerintah akan lakukan pencermatan kepada hal- hal yang masih belum sempurna (dalam DPT)," jelas Arief usai pertemuan dengan parpol peserta pemilu di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/12) malam.
Tujuan dari pencermatan ini adalah menemukan data pemilih yang valid dan akuntabel. Sehingga, pada saat penetapan DPT hasil perbaikan terakhir pada Sabtu (15/12) nanti, akan diperoleh data pemilih yang bisa dipertanggungjawabkan.
Pembukaan akses NIK ini hanya boleh dilakukan di Kantor KPU. Nantinya, KPU akan menyediakan data pemilih dalam DPT hasil perbaikan terakhir yang NIK nya telah dibuka secara keseluruhan.
Parpol peserta pemilu diberi kesempatan untuk meneliti setiap data pemilih secara rinci melalui perangkat komputer. Dibukanya akses NIK pemilih ini tidak boleh dilakukan di lokasi lain selain di KPU. Arief menambahkan, akses NIK oleh parpol bisa dilakukan sejak Jumat hingga menjelang pemungutan suara pada 17 April 2019.
Sebelumnya, Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Ahmad Muzani, mengatakan pihaknya masih menemukan potensi sebanyak 1,6 juta data pemilih ganda dalam DPT Pemilu 2019. Jumlah tersebut menurutnya masih sangat besar.
Temuan ini disampaikan BPN dalam rapat pendahuluan penetapan DPT hasil perbaikan yang digelar pada Kamis malam. Muzani menjelaskan, pada saat penetapan DPT hasil perbaikan pertama, KPU menyerahkan jumlah total data pemilih sebanyak 186.832.449 orang.
"Dari daftar yang kami terima yakni sebanyak 186.832.449 itu, kami masih menemukan potensi kegandaan ada 1.686.837 data pemilih yang ganda," ujar Muzani di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
