REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan, proses penentuan calon wakil gubernur DKI Jakarta sebenarnya juga memiliki kaitan dengan pilpres. Sebab, PKS dan Partai Gerindra yang berhak mengajukan calon gubernur DKI juga berkoalisi pada Pilpres 2019.
Posisi wakil gubernur DKI Jakarta hingga saat ini masih kosong sejak ditinggal oleh mantan wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno dan bergabung menjadi pasangan calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019. Dua partai pengusung calon wakil gubernur DKI Jakarta, PKS dan Gerindra pun belum mencapai tahap final dalam penentuan cawagub DKI Jakarta.
"Kaitannya sebenarnya di pilpres juga kan ya, karena itu komunikasi pada tingkat koalisi di pilpres," ungkap Suhaimi, saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (12/12).
Suhaimi pun menyebutkan, saat ini keberadaan PKS memiliki sekitar 11 persen kursi di tingkat DPRD DKI. Sehingga, menurutnya, jika Gerindra merasa hal itu penting kaitannya dengan kemenangan dalam pilpres maka seharusnya penentuan cawagub DKI tersebut diproses dengan baik.
"Kalau itu tidak diproses dengan baik, maknanya berarti kan 11 persen (kursi) DKI itu nggak penting buat Gerindra," imbuhnya.
Ia pun khawatir proses penentuan cawagub DKI ini dapat mengganggu koalisi pilpres. "Bisa jadi (mengganggu koalisi pilpres). Kalau kader-kadernya (PKS) merasa tidak dihargai gitu kan, merasa komunikasi buntu, dan seterusnya. Bisa jadi sebuah kekecewaan kerjaan di masyarakat, di bawah PKS khususnya," kata Suhaimi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
