REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Isnawa Adji menyebut Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara pada 20 Desember mendatang. Menurutnya, hal itu akan dirapatkan dan didiskusikan secara final pada diskusi publik pada 13 Desember 2018 mendatang.
“Saya baru rapat komisi Amdal terkait dengan kesiapan di Rapat Teknis Amdal membahas tentang RKL-RPL nya ITF Sunter buat rencana groundbreaking di tanggal 20 Desember,” ujar Isnawa kepada Republika, Selasa (11/12).
Dia mengatakan, Jakarta Propertindo (Jakpro), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjuk Pemprov DKI Jakarta untuk membangun ITF, sejauh ini masih mempersiapkan untuk peletakan batu pertama. Salah satunya, adalah mempersiapkan untuk diskusi publik pada 13 Desember mendatang.
Diskusi pada 13 Desember itu, kata dia, akan melibatkan masyarakat perwakilan, instansi terkait DLH, dan juga Jakpro untuk membicarakan mengenai rencana pembangunan ITF Sunter. “Kan juga dari pihak konsultan juga sudah menyebar pooling kuesioner,” kata Isnawa.
Dia menyebut, proses peletakan batu pertama tak harus menunggu dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) selesai. Namun, dia mengakui, Amdal tersebut harus segera diselesaikan, sesuai dengan prosedur yang ada.
Proses Amdalnya saat ini pun juga masih berjalan. Menurutnya, Amdal sendiri bergantung dari kesiapan datanya yang sampai sejauh ini hampir lengkap dan selesai.
Pihaknya menyebut, Amdal pembangunan ITF sendiri diprakarsai oleh Jakpro dan juga Fortum Finlandia sebagai perusahaan yang digandeng oleh ITF, dan juga konsultan. “Kami yang memang mengkaji ada tim teknis,” jelas Isnawa.
Kabid Pengendalian Dampak Lingkungan DLH DKI Jakarta Andono Warih membenarkan pada 20 Desember peletakan batu pertama pembangunan ITF akan dilakukan. Menurutnya, Amdal pembangunan ITF saat ini telah sampai tahap penyelesaian atau finalisasi.
“Amdal itu sekarang sedang di-finishing, sudah disusun dan sudah diteliti untuk perbaikan-perbaikannya,” kata Andono.
Pada 13 Desember esok, kata dia, Komisi Penilai Amdal DLH DKI Jakarta akan melakukan rapat untuk yang terakhir kalinya. Setelah itu, secara prinsip, Amdal pun telah selesai karena substansi telah dibahas.
Menurutnya, proses pembuatan Amdal sendiri telah lama dimulai. Dia memperkirakan, Amdal telah disusun sejak Juli 2017. Sehingga, Andono menyebut nanti Amdal telah selesai dan siap saat dilakukan peletakan batu pertama pada 20 Desember mendatang.
“Ya RPL dan RKL dalam satu kesatuan nanti, itu akan selesai kalau Amdal selesai. Kan Amdal ujungnya rekomendasi amdal RKL dan RPL,” jelas Andono.
Dia pun menjelaskan, saat ini Jakarta sangat membutuhkan teknologi sendiri untuk mengolah sampah secara mandiri. Diperkirakan, ITF akan dapat mengolah sampah sebanyak 2.200 ton per hari.
Sehingga, mengingat produksi sampah rata-rata DKI Jakarta adalah 7.000 ton per hari, keberadaan ITF dapat membantu mengurangi ketinggian tumpukan sampah di Bantargebang, Kota Bekasi. ITF sendiri dijadwalkan akan selesai pembangunannya pada tiga tahun mendatang.
Senada dengan Andono, Corporate Secretary PT Jakpro Hani Sumarno juga mengiyakan mengenai jadwal peletakan batu pertama pembangunan ITF Sunter pada 20 Desember mendatang. Menurutnya, sejauh ini proses Amdal terus berlangsung.
“Ya Amdal kan jalan terus ya. Sebetulnya Amdal dan groundbreaking itu enggak ada hubungannya. Karena persyaratan groundbreaking itu tidak terkait dengan Amdal,” jelas Hani melalui sambungan telepon, Selasa (11/12).
Menurutnya, ketika peletakan batu pertama, artinya tahap itu masih merupakan tahap awal. Sehingga masih banyak hal yang harus dikerjakan terkait pembangunannya. “Misalnya terkait dengan area, dengan lahan, banyak hal lah. Juga sosialisasi kesiapan semua pihak,” jelas dia.
Pihaknya juga menjelaskan telah melakukan komunikasi dengan bertemu dengan Walikota Jakarta Utara. Dia menyebut anggaran untuk membangun satu ITF adalah sebanyak 250 juta dolar AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika