Selasa 11 Dec 2018 16:44 WIB

Ridwan Kamil: Banten akan Lepas Sahamnya di BJB

Saham Banten di BJB sebesar lima persen atau Rp 300 miliar.

mobil layanan keliling Bank Jabar Banten (BJB)
Foto: dok. Republika
mobil layanan keliling Bank Jabar Banten (BJB)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil menyebutkan Pemerintah Provinsi Banten akan melepas sahamnya di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Bank BJB). Jawa Barat siap membeli saham yang akan dilepas Banten.

"Ada beberapa agenda dalam RUPS LB Bank BJB adalah Pemprov Banten akan melepas sahamnya dan mengusulkan namanya tidak ada lagi Banten (dalam nama Bank BJB) sehingga tidak ada lagi Bank Jabar Banten. Dan kalaupun iya, saya minta namanya tetap BJB saja, Bank Jawa Barat," kata Gubernur Emil usia menghadiri RUPS Bank BJB, di Kota Bandung, Selasa (11/12).

Saham Pemerintah Provinsi Banten yang ada di Bank BJB sebesar lima persen atau Rp 300 miliar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap membeli saham yang akan dilepas oleh Pemprov Banten.

"Semua mau, jadi Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus berbagi kita tidak akan ambil semua. Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap 100 persen, tapi karena yang lain berminat kita bahas dulu dengan dewan," kata dia.

Dia menuturkan alasan Pemerintah Provinsi Banten melepas sahamnya di Bank BJB karena provinsi tersebut saat ini sudah memiliki bank pembangunan daerah sendiri. Selain itu, dalam RUPS Luar Biasa Bank BJB tersebut pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat tidak setuju atau menolak nama Banten dihilangkan seiring dengan dilepaskan saham Provinsi Banten di Bank BJB.

"Tadi ada usulan yang tidak disepakati, hasilnya menghilangkan nama Banten karena pemerintah provinsi mengusulkan namanya hilang tapi pemerintah kota/kabupaten tidak setuju. Jadi pas divoting kami tidak ikut voting sesama Banten kesimpulannya mereka tetap namanya pakai nama Bank Jawa Barat dan Banten sampai waktu yang mereka tentukan sendiri," katanya.

Ia mengatakan RUPS Luar Biasa Bank BJB memiliki agenda pembelian saham yang menjadi hak para kepala pemerintah kabupaten dan kota di Jabar dwn yal ini untuk menjaga presentase saham pemerintah daerah di Bank BJB.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement