REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kompromi politik antara Partai Gerindra dan PKS dalam penentuan calon wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Salahuddin Uno masih belum menemui titik terang. Munculnya calon alternatif dari luar Gerindra dan PKS dinilai bisa menjadi solusi. "Dengan catatan PKS legowo," kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, Senin (10/12).
Hingga saat ini, antara Gerindra dan PKS masih belum menemui kesepakatan. PKS masih belum percaya diri mengajukan calonnya, lantaran Partai Gerindra mensyaratkan harus terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.
Gerindra berdalih, fit and proper test sebagai standar prosedur dalam proses penyaringan seorang pemimpin. Bahkan hal itu diklaim termaktub dalam AD/ART partai.
Sementara PKS terkesan keberatan dengan syarat itu karena menganggap kursi wakil gubernur DKI sudah menjadi haknya, sepeninggal Sandiaga Uno yang maju sebagai calon wakil presiden Prabowo. Adi menjelaskan, berlarut-larutnya dinamika politik antara Gerindra dan PKS dalam penentuan wagub DKI, bisa menjadi bumerang bagi pasangan capres Prabowo-Sandi.
Mesin politik PKS, kata dia, bisa tidak berjalan maksimal lantaran energinya habis untuk mengurusi persoalan kursi wagub DKI. Meski secara lisan Gerindra telah menyerahkan kursi wagub DKI ke PKS, dan PKS konon telah menetapkan dua calon yang akan diajukan.
Kedua calon itu yakni Sekretaris Umum DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto dan mantan wakil wali kota Bekasi Ahmad Syaikhu, namun perundingan tetap tanpa hasil. Karena itulah, Adi sepakat bila munculnya calon dari luar PKS dan Gerindra bisa memberi harapan baru, kendati secara politik kursi wagub DKI adalah jatah PKS. "Ini bisa menjadi titik temu, tapi bisa juga tidak," ujarnya.
Adi mengomentari kemunculan nama Erwin Aksa di tengah-tengah kebuntuan kompromi Gerindra dan PKS. Dia menilai akan menjadi titik temu, jika PKS gayung bersambut dan ikut merekomendasikan Erwin Aksa menjadi calon pendamping Anies Baswedan di Balai Kota DKI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika