REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto merespons temuan tumpukan KTP elektronik yang tercecer di Jakarta Timur. Ia pun meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera menelusuri temuan tersebut.
Utut menjelaskan dua alasan kasus tersebut harus segera ditelusuri. “Mungkin ada niat tidak baik dan ini sudah kali kedua,” kata Utut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/12).
Dua kasus yang dimaksud oleh Utut, yakni temuan KTP-el tercecer di Simpang Salabenda, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, pada 27 Mei 2018. Kemudian, Temuan KTP-el yang sudah habis dan akan habis masa berlakunya di Jalan Bojong Rangkong, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, akhir pekan lalu.
Menurut Utut, perlu ada pendalaman untuk mengetahui motif tindakan yang menyebabkan KTP-el tercecer. Ia pun berharap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo segera memanggil dirjen dukcapil dan sejumlah pihak yang berkaitan dengan masalah tersebut.
"Harapan saya Pak Mendagri segera periksa, dan Pak Mendagri sudah berjanji menuntaskan masalah ini,” kata politikus PDI Perjuangan tersebut.
Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo mendorong komisi II DPR untuk meminta penjelasan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terkait tercecernya sejumlah KTP Elektronik (KTP-el) di Duren Sawit dan beberapa tempat lainnya. Pria yang arab disapa Bamsoet tersebut menilai persoalan KTP tercecer harus menjadi perhatian serius.
Ia juga mengaku sudah meminta Komisi II untuk memanggil perusahaan pengadaan KTP-el itu agar persoalan tidak dijadikan isu politik jelang pemilu. “Kalau perlu dibentuk tim, karena suara-suara di Komisi II sudah hampir nyaring juga untuk membikin semacam pansus. Tapi menurut saya kalau itu sudah ditangani dengan baik oleh Mendagri, tidak diperlukan pansus. Tapi kalau tidak, barangkali kawan-kawan di DPR akan mendorong itu,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
