REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kantor pelayanan publik menjadi barometer konkret dalam memonitoring implementasi prilaku antikorupsi oleh publik. ICW mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelayanan publik yang bebas korupsi.
"Peringatan Hari Antikorupsi Internasional yang diperingati setiap 9 Desember ini positif dan layak diapresiasi. Namun, tidak boleh berhenti hanya di seremonial saja," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz di Bekasi, Ahad (9/12).
Menurut dia, masyarakat di Kota Bekasi maupun di daerah lainnya masih menantikan upaya konkret pemerintah dalam memberantas korupsi. Hal yang paling sederhana untuk diaplikasikan pemerintah adalah mengoptimalkan pelayanan publik yang bebas korupsi di setiap daerah.
Masyarakat, kata dia, menunggu aksi konkret, yakni pelayanan publik tanpa pengutan dan sebagainya. "Jangan ada lagi masyarakat yang kesulitan memperoleh layanan pemerintah. Hanya sesederhana itu," katanya.
Ia kerap mendapat laporan terkait dengan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu keluarga (KK) yang masih dibebankan biaya rata-rata Rp 200 ribu di banyak daerah. "Ini adalah fakta bahwa semangat memberantas antikorupsi kita masih belum optimal," katanya.
Donal menambahkan bahwa pemberantasan korupsi sejatinya adalah mempermudah layanan publik yang transparan, akuntabel, dan sederhana. "Hanya sesederhana itu kalau kita semua punya keseriusan, bisa dengan mudah terlaksana," katanya.
Dalam peringatan Hari Antikorupsi kali ini juga dihadiri oleh sejumlah Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Bekasi serta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo. Ketua KPK bersama dengan Muspida Kota Bekasi menuliskan pesan pada Hari Antikorupsi yang digelar di Kota Bekasi tepat pelaksanaan Car Free Day di Jalan Ahmad Yani.
Agus Rahadjo menuliskan pesan dalam kalimat: "Ayo Rakyat Kota Bekasi, berjuang untuk mencegah korupsi demi Kejayaan Indonesia." Di tempat yang sama, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menuliskan: "Pemkot yang bersih, adalah yang beradab."
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi H. Tumai menulis: "Mendukung Pemberantasan Korupsi." Berbagai kalimat yang ditulis para pejabat dan warga masyarakat di atas kain putih panjang yang dibentangkan saat acara tersebut. Hal ini sebagai bentuk dukungan terhadap pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
