REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah Daerah diberi lampu hijau bila ingin memberikan subsidi subsidi bagi maskapai yang akan membuka penerbangan langsung antarprovinsi. Pemberian subsidi bisa dilakukan untuk rute nonekonomis yang tidak dilirik oleh maskapai. Langkah ini juga diharapkan bisa meningkatkan konektivitas antardaerah, khususnya antarprovinsi di Pulau Sumatra.
"Skemanya kalau ada rute yang sama sekali belum ada peminat mereka berhak subsidi perintis. Namun begitu sudah ada airline yang mau terbangi tanpa subsidi, maka subsidi hilang," jelas Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Padang, Jumat (23/11).
Menurut Bambang, konektivitas melalui udara dianggap lebih efektif ketimbang darat. Dia berharap pemda mendorong pembukaan rute baru antarprovinsi, khususnya untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang berpotensi menjadi pusat ekonomi baru namun belum ekonomis.
"Mudahkan airline masuk kalau nggak ada skema subsidi bisa ditawarkan," ujar Bambang.
Sebelumnya dalam Rakor Gubernur se-Sumatra, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah misalnya mendorong terwujudnya konektivitas antarprovinsi melalui jalur udara. Ia berkaca pada program Pemprov Aceh yang mengembangkan 'jembatan udara' dengan membangun bandara di sejumlah kabupaten/kota. Hal ini, menurutnya bisa diadopsi dengan memperbanyak bandara di setiap provinsi di Pulau Sumatra untuk memperbanyak konektivitas antarprovinsi.
"Dari titik ke titik di Aceh, yang terjauh kalau melalui darat 22 jam. Itu sangat tidak efektif dan efisien. Kami di Aceh memiliki belasan bandara, sedang dibangun untuk terkoneksi setiap kabupaten/kota. Konektivitas seperti ini patut juga dilakukan menghubungkan provinsi di Sumatera," katanya.
Nova mengusulkan agar gubernur se-Sumatera bersama-sama berbicara dengan Kementerian Perhubungan untuk merealisasikan mimpi itu, sekaligus bernegosiasi dengan maskapai swasta supaya mau membuka penerbangan antar seluruh provinsi di pulau Andalas.
"Perjuangan pembukaan penerbangan antarprovinsi harus dilakukan bersama-sama. Begitupula kemungkinan pemberian subsidi di awal pembukaan, harus ada kolaborasi," jelas dia.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan Pemprov Sumatra Utara, Jumsadi Damanik juga sepakat untuk peningkatan konektivitas melalui udara. Apalagi, menurutnya, jalur udara merupakan pintu masuk efektif bagi kunjungan wisata dari luar negeri. Jika seluruh provinsi terkoneksi, maka wisatawan asing dengan mudah berkeliling ke Sumatra melalui pintu masuk manapun.
"Cara promosi wisata bukan lagi menampilkan tari-tarian ke negara lain. Buka penerbangan antarprovinsi di Sumatra dengan Provinsi di Cina atau India misalnya. Jalur udara itu untuk perhubungan yang sebenarnya, bukan jalan tol. Tol itu untuk kirim barang," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
