Jumat 23 Nov 2018 20:48 WIB

TKN: Visi dan Misi Prabowo-Sandi Soal Palestina tidak Jelas

Komentar Prabowo soal rencana pemindahan Kedubes Australia ke Yerusalem jadi polemik.

Rep: Amri Amrullah/ Red: Andri Saubani
[ilustrasi] Seorang partisipan membentangkan baliho pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno saat peresmian rumah pemenangan di Surabaya, Jawa TImur, Senin (22/10/2018).
Foto: Antara/Zabur Karuru
[ilustrasi] Seorang partisipan membentangkan baliho pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno saat peresmian rumah pemenangan di Surabaya, Jawa TImur, Senin (22/10/2018).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pandangan Prabowo Subianto yang tidak mempermasalahkan rencana Australia dan menghormati dukungan serta pemindahan Ibu Kota Israel ke Yerusalem, disayangkan. Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi Maruf Amin, Ace Hasan Syadzily menilai, jika Prabowo memiliki komitmen yang kuat untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, tidak seharusnya ia memiliki pandangan seperti itu.

Menurut Ace, Prabowo seharusnya lebih sensitif terhadap isu Palestina yang sedang berjuang untuk meraih kemerdekaan negaranya, termasuk soal pemindahan Ibukota Israel ke Yerusalem yang Indonesia tentang. Ketidakjelasan sikap Prabowo ini, menurut Ace tergambar dari visi & misi Prabowo-Sandi dalam kebijakan politik luar negerinya.

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor 02 ini sama sekali tidak secara tegas mencantumkan dukungannya kepada kemerdekaan Palestina. "Dalam dokumen visi dan misinya, Prabowo-Sandi tidak memiliki perhatian terhadap perjuangan rakyat Palestina," ujar Ace dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (23/11).

Menurut Ace, hal itu berbeda dengan visi dan misi Jokowi-Maruf Amin. "Dalam visi dan misi kami secara tegas disebutkan: Memperkuat kepemimpinan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan mempromosikan Islam yang moderat (Wasathiyyah), mempererat Ukhuwah Islamiyah sesama Muslim di dunia, serta terus berjuang untuk kemerdekaan Palestina," jelasnya.

Politikus Golkar ini menilai, dari visi dan misinya saja sudah sangat jelas bahwa Jokowi-Maruf sangat tegas sikapnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. "Bagi kami, pemindahan Ibukota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem merupakan masalah serius. Sebagaimana kita tahu bahwa penetapan Yerusalem sebagai Ibukota Israel, bukan saja telah melukai perjuangan rakyat Palestina, tetapi juga melanggar berbagai resolusi PBB tentang keberadaan Yerusalem sebagai wilayah di bawah pengawasan PBB," paparnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menegaskan, tidak ada yang perlu diklarifikasi terkait pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto soal wacana pemindahan kedutaan Australia dari Tel Aviv ke Yerussalem. Ferry menilai tidak yang salah dengan pernyataan Prabowo.

"Tidak perlu ada klarifikasi, itu sudah jelas tidak mencampuri domain urusan negara lain. Kalau pak Prabowo pribadi pasti sikapnya mendukung kemerdekaan Palestina, kita sama dengan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang kencang bersuara," tegas Ferry saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (23/11).

Ferry menilai apa yang disampaikan oleh Prabowo adalah mengenai hak domain dari Australia sebagai negara yang berdaulat. Karena bagaimanapun juga Indonesia tidak bisa mencampuri urusan negara lain, dalam hal ini adalah Australia. Namun, sikap Prabowo sangat tegas mendukung kemerdekaan Palestina, dan menurutnya hal itu tidak perlu ditanyakan lagi.

Calon wakil presiden (cawapres) RI Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan, akan tetap memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina di tengah kemungkinan pemindahan Kedutaan Besar Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem. Sandiaga mengatakan, bahwa rencana pemerintah Australia tersebut sepenuhnya akan menjadi keputusan politik dari pemerintah Negeri Kanguru itu.

Namun, diharapkan tidak ada langkah yang terburu-buru dan membuat kondisi dunia menjadi tidak stabil. "Posisi kami sangat tegas, kita akan berjuang untuk memastikan hak-hak rakyat Palestina sesuai dengan komitmen Indonesia," kata Sandiaga di Kota Malang, Jumat (23/11).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement