REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemaparan Badan Intelejen Negara (BIN) soal data 41 masjid yang diklaim terpapar paham radikal menjadi polemik di masyarakat. Untuk menghentikan polemik tersebut, politikus PDIP, Erwin Moeslimin Singajuru mengimbau publik memverifikasi data tersebut ke BIN dan mengkroscek kebenarannya di lapangan.

"Masyarakat atau ormas keagamaan bisa menanyakan detail masjid itu secara resmi ke BIN atau melalui DPR, agar apa yang disampaikan BIN itu bisa dipertanggungjawabkan," kata Erwin kepada wartawan, Jumat (23/11).

Anggota DPR RI Komisi VIII ini menilai penjelasan detail masjid mana saja harusnya juga disampaikan ke publik. Agar menjadi lebih akurat dan akurasinya juga bisa diverifikasi secara langsung oleh masyarakat di lapangan.

Karena BIN tidak menyampaikan masjid mana saja yang terpapar paham radikal, menurutnya kini publik bisa mempertanyakan langsung ke BIN, di mana saja masjid terpapar radikalisme itu. "Kita ini punya Undang Undang Kebebasan memperoleh informasi, karena BIN sudah menyampaikan itu ke publik, masyarakat boleh meminta detail masjid mana saja dari ke 41 masjid yang dianggap terpapar paham radikal itu," ujarnya.

Walaupun, secara pribadi Erwin meyakini apa yang disampaikan BIN bisa diverifikasi. Namun, untuk menjaga kondusivitas masyarakat informasi yang detail soal masjid itu perlu disampaikan. Tujuannya, agar masyarakat bersama-sama melakukan perbaikan terhadap masjid-masjid yang dianggap terpapar paham radikal.

Staf Khusus Kepala BIN, Arief Tugiman mengungkapkan ada 41 masjid di kementerian dan lembaga yang terpapar paham radikalisme. Hal ini dia sampaikannya dalam diskusi Peran Ormas Islam Dalam NKRI di Kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Sabtu (17/11) lalu.

Arief menjelaskan, 41 masjid itu terdiri dari 11 masjid kementerian, 11 masjid di lembaga dan 21 masjid BUMN. Dari data ini, Arief menjelaskan jika ada tujuh masjid dengan paparan radikalisme kategori rendah, 17 masjid terpapar radikalisme kategori sedang dan 17 masjid terpapar radikalisme kategori tinggi.

Arief mengakui mendapatkan hasil survei itu dari Pengawas Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat Nahdlatul Ulama (P3M NU). Namun, kini pengungkapan hasil survei terhadap 41 masjid itu menjadi polemik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika