REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung akan mengoptimalisasi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). PMKS masih jadi permasalahan Kota Bandung sebagai kota besar.
Kepala Dinsos Kota Bandung Tono Rusdiantono mengatakan tahun 2019, penanganan PMKS akan lebih dioptimalkan. Karenanya menjadi salah satu program kerja yang anggarannya cukup besar.
"Tahun 2019 kita anggarkan cukup besar sekitar Rp 10 miliar," kata Tono ditemui di Hotel Metro Indah Mall, Kota Bandung, Rabu (21/11).
Tono mengatakan anggaran tersebut agar penanganan PMKS lebih maksimal. Sehingga PMKS yang terjaring tidak kembali lagi ke jalan tapi bisa melanjutkan hidup dengan lebih baik.
Ia menuturkan pembinaan di Puskesos akan dilakukan lebih lama dari sebelumnya yang hanya satu pekan. Dengan waktu lebih lama maka PMKS akan dibina dengan pembinaan hingga pelatihan keahlian di Puskesos.
"Anggaran ini untuk biaya buat rumah singgah. Makannya, pembinaan, psikoterapi buat kesehatannya juga. Di puskesos juga ada puskesmas," ujarnya.
Ia mengatakan program ini juga menjadi usulan anggota legislatif. Anggota DPRD Kota Bandung meminta penanganan PMKS menjadi program prioritas agar ke depannya Bandung lebih tertib.
Menurutnya, dewan meminta Dinsos menyelesaikan permasalahan PMKS. Para PMKS bisa dididik dan dibina di Puskesos selama tiga bulan sehingga tidak lagi kembali ke jalan dan menganggu ketertiban.
"Evaluasi selama ini kita lakukan penjangkauan, masuk puskesos ternyata tidak merubah pola pikir. Harusnya ada diklat motivasi yang kuat. Terus disediakan usaha apa. Nantinya harus terkoneksi," ujarnya.
Anggaran ini, kata dia, masih dalam proses pembahasan di DPRD Kota Bandung. Diharapkan usulan anggarannya bisa disetujui agar program dinsos bisa berjalan lancar.
Ia mengatakan ke depannya Dinsos juga akan berkoordinasi dengan kewilayahan untuk menangani masalah PMKS. Serta bekerjasama dengan Disnaker agar bisa diberikan pelatihan melalui Balai Pelatihan Kerja. Sehingga keluar dari rumah singgah di Puskesos bisa memiliki keahlian untuk disalurkan ke dunia kerja.
Ia menyebutkan jumlah PMKS di Kota Bandung mencapai puluhan ribu. Kebanyakan PMKS ini berasal dari luar kota Bandung. Ia berharap dengan maksimalnya penanganan PMKS Pemkot bisa mewujudkan Bandung bebas PMKS pada 2019 mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika