Rabu 14 Nov 2018 15:13 WIB

Asita: Butuh Komitmen Bersama Kembangkan Wisata Halal

Jangan sampai pariwisata halal hanya sebatas pembicaraan semata.

Destinasi wisata halal di Sumatera Selatan (Sumsel) Bait Alquran atau Alquran Akbar yang berupa mushaf Alquran terbuat dari lembaran kayu setinggi 2 meter dengan lebar sekitar 1,5 meter. Berwarna dasar coklat dengan tulisan timbul berwarna emas.
Foto: Foto: Maspril Aries/Republika
Destinasi wisata halal di Sumatera Selatan (Sumsel) Bait Alquran atau Alquran Akbar yang berupa mushaf Alquran terbuat dari lembaran kayu setinggi 2 meter dengan lebar sekitar 1,5 meter. Berwarna dasar coklat dengan tulisan timbul berwarna emas.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita) menilai dibutuhkan komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan untuk mengembangkan pariwisata halal di Tanah Air. "Kendati Indonesia sudah dapat penghargaan dan pengakuan dalam wisata halal namun perlu komitmen semua pihak untuk membuktikan kepada masyarakat dunia dengan memberikan pelayanan terbaik," kata Ketua Asita Pusat, Asnawi Bahar di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Rabu (14/11) usai pengukuhan pengurus Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia Sumbar.

Menurutnya salah satu yang harus dijaga agar ikon wisata halal tetap memiliki reputasi baik adalah infrastruktur yang memang mencirikan nuansa keislaman yang kental. "Kami di Asita akan menjual pariwisata halal, namun harus didukung oleh sarana pendukung yang baik agar wisatawan tidak kecewa," kata dia.

Ia mengingatkan jangan sampai pariwisata halal hanya sebatas pembicaraan semata. Pariwisata halal harus teraplikasi nyata dan bisa dijumpai wisatawan. "Ini dimulai dari tersedianya hotel syariah, tempat ibadah bersih, pelayanan bagus," kata dia.

Oleh sebab itu dibutuhkan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pariwisata halal tidak hanya dalam bentuk ucapan namun juga konkret dalam bentuk alokasi anggaran. Ia juga berharap dengan pengukuhan Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) Sumbar bisa menjadi momen pengembangan pariwisata halal di daerah itu.

Sementara (PPHI) Sumbar berharap Perda tentang wisata halal segera diterbitkan oleh pemerintah setempat sebagai payung hukum dalam pengembanganya di Ranah Minang. "Potensi wisata halal di Sumbar terbilang besar, apalagi sejak 2016 Kementerian Pariwisata menetapkan provinsi ini sebagai salah satu daerah tujuan wisata halal, agar pengelolaanya lebih optimal perlu ada payung hukum dalam bentuk peraturan daerah," kata Ketua PPHI Sumbar Havid Dt Rang Kayo Basa. 

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement