REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz atau Muktamar Jakarta menegaskan akan tetap melakukan musyawarah kerja nasional (mukernas). Dia mengatakan, mukernas akan tetap dilakukan meski mendapat ancaman pidana.
"Jadi, kita tetap melaksanakan itu karena semua persiapan acara sudah selesai," kata Sekretaris Jendral PPP muktamar Jakarta, Sudarto di Jakarta, Selasa (13/11).
Mukernas PPP dilakukan guna membahas pemilihan legislatif (pileg) dan arah dukungan partai dalam Pemilu Presiden 2019 nanti. Kegiatan itu juga akan mengundang PPP kubu Romahurmuziy.
Belakangan, PPP kubu Romahurmuziy mengancam akan mempidanakan mukernas partai kubu Djan Faridz. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jendral Arsul Sani. Dia menilai penyelenggaraan mukernas itu merupakan hal ilegal dan juga liar.
Sudarto menegaskan, kubunya mengaku siap untuk menghadapi tuntutan hukum tersebut. Menurutnya, ancaman yang dilayangkan Arsul Sani itu merupakan hal yang sebenarnya tidak perlu dialkukan.
Lebih jauh, Sudarto berpendapat, Arsul Sani lebih baik tidak perlu mengemukakan pernyataan tersebut. Dia mengatakan, PPP kubu Romahurmuziy lebih baik berkonsentrasi sebagai peserta pemilu agar partai dapat lolos dari ambang batas parliamentary threshold (PT).
"Kita ini mau mukernas dalam rangka mencermati kondisi terakhir PPP dimana dari hasil survei sangat memprihatikan karena berat untuk bisa lolos PT," katanya.
Sudarto melanjutkan, Arsul juga lebih baik untuk melihat hasil dari mukernas yang akan dilaksanakan nanti dibanding mukernas itu sendiri. Dia menegaskan, mukernas dilakukan untuk menjaga partai dari kepunahan di tengah ancaman batas PT sebesar empat persen.
Dia mengatakan, dari pada membicarakan pidana, PPP kubu Romahurmuziy disarankan hadir untuk memaksimalkan hasil mukernas tersebut. Dia melanjutkan, hal itu akan lebih produktif ketimbang mengeluarkan pernyataan yang emosional.
"Orang ancam-mengancam itukan hobinya Arsul Sani, jadi tidak apa-apa dan mukernas besok tetap jalan," katanya.
Mukernas PPP hasil Muktamar Jakarta itu akan dilakukan pada 15 hingga 16 November nanti. Muktamar akan dilakukan di kawasan Jakarta Pusat. Undangan mukernas juga telah disebar dan dikonfirmasi oleh 34 Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) partai se-Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika