REPUBLIKA.CO.ID, BALI -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyerukan akademisi mencermati perkembangan dinamika program semesta jangka panjang. Program ini memasuki usia ke-73 tahun.
“Program semesta jangka panjang tahap pertama, sampai proses konsolidasi demokrasi yang sekarang sedang kita persiapkan pada Pemilu serentak 2019 ada tahapan yang tentunya dari kalangan akademisi perlu mencermati gelagat perkembangan dinamika yang ada,” kata Tjahjo saat menjadi pembicara seminar nasional dengan pokok pembahasan Masa Depan Kedaulatan Rakyat di Indonesia: supremasi hukum dan akuntansi publik di Gedung Auditorium Widya Sabha Universitas Udayana Jimbaran Bali, Sabtu (10/11).
Menurut Tjahjo, Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Jusuf Kalla telah berkomitmen menjalankan alinea ke 4 pembukaan UUD 1945, kedaulatan rakyat harus dapat masuk ke dalam sendi-sendi aspek kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pencapaian Nawa Cita.
Tjahjo menjelaskan, Kemendagri telah mengalami pergeseran fungsi dari jaman ke jaman. Bagaimana membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang harus semakin efektif dan efisien sebagai upaya mendorong percepatan reformasi birokrasi untuk memperkokoh struktur otonomi daerah.
“Membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang harus semakin efektif efisien dalam upaya mempercepat reformasi birokrasi untuk penguatan otonomi daerah,” ujar Tjahjo.
Tjahjo menjelaskan, Indonesia adalah negara besar yang terdiri dari 514 kabupaten kota dengan 34 provinsi . Terdapat kemajemukan dan variasi dalam menghadapi tata kelola pemerintahan, budaya, adat istiadat serta kondisi geografis yang berbeda-beda, menjadi tantangan tersendir.
Provinsi Bali menurut Tjahjo, salah satu provinsi yang beruntung karena memiliki segala aspek mulai dari kisah perjuangannya hingga aspek pariwisata. NamunTjahjo mengingatkan, ada bagian yang tidak boleh dilupakan, yaitu adat istiadat memiliki keunikan termasuk juga Bali yang dipetakan sebagai salah satu area rawan. Sehingga kompleksitas permasalahan Provinsi Bali dan daerah lain juga berbeda. Terakhir atau yang ketiga, yaitu kepentingan politik hukum dan HAM dalam menjaga stabilitas daerah.
Tjahjo juga mengingatkan Pemilu 2019 melibatkan seluruh elemen masyarakat. Ia meminta kepada seluruh mahasiswa agar dapat mendukung dan menyukseskan Pemilu serentak 2019.
Tjahjo menegaskan, Pancasila, UUD RI 1945 dan kemajemukan adalah bagian dari NKRI. Indonesia berasal dari keberagaman suku, agama, golongan. Ia meminta para mahasiswa untuk ikut melawan racun demokrasi, yaitu fitnah, SARA, dan ujaran kebencian agar mencegah kekisruhan yang dapat memecah belah bangsa.
“Tantangan bangsa ini sekarang radikalisme-terorisme ini harus dicermati. Ini tanggung jawab kita semua. Cermati betul ingatkan semua,” pungkas Tjahjo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika