REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Bupati Lombok Utara H Najmul Ahyar mengungkapkan hingga saat ini jumlah warga yang masih tetap bertahan atau tinggal di posko-posko pengungsian tersisa 30 persen atau hampir sepertiganya.
"Sebagian besar mereka sudah kembali ke rumah. Yang belum pulang atau pindah dari pengungsian ini tinggal 30 persen atau hampir sekitar sepertiganya," ujarnya di Tanjung, Sabtu (10/11).
Ia mengakui, pihaknya saat ini sedang memprioritaskan pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak gempa. Hal itu diperlukan menyusul datangnya musim hujan, sehingga warga yang terdampak terlindungi dengan baik.
"Saat ini kebutuhan prioritas kita membangun huntara bagi warga yang masih tinggal di tenda-tenda pengungsian, sehingga mereka bisa tinggal dengan nyaman," kata bupati.
Ia menyebutkan, jumlah rumah rusak akibat gempa di Lombok Utara mencapai 57.314 rumah atau kepala keluarga (KK). Dari jumlah itu, 30 persen masih tinggal tenda pengungsian. Untuk itu, Pemkab Lombok Utara terus mengampanyekan gerakan kembali ke rumah dengan memberikan bantuan triplek dan seng agar warga membangun huntara di rumah masing-masing. Walaupun ketersediaan triplek dan seng juga terbatas.
"Kita ingin warga yang di tenda pengungsian pulih dan bisa kembali ke rumah, apalagi sekarang musim hujan," katanya.
Ia menegaskan terus berkomunikasi dan membuka pintu kepada pihak-pihak yang ingin memberikan bantuan huntara. Bahkan, ia meminta kepala desa dan camat untuk memberikan perhatian khusus kepada warga yang masih tinggal di tenda pengungsian. Dia menyampaikan, Pemkab Lombok Utara akan mengalokasikan dana senilai Rp 5 miliar hingga Rp 6 miliar pada APBD 2019 untuk pembangunan huntara.
Sebab, kata dia, keberadaan huntara sangat penting bagi warga terdampak gempa sembari menunggu proses pembangunan hunian tetap (huntap) dari pemerintah pusat. Menurut Najmul, bantuan dari pemerintah pusat memerlukan waktu yang cukup panjang jika berkaca dari kejadian bencana di daerah lain sebelumnya.
"Bupati Bandung bilang waktu 6.200 rumah rusak saat banjir itu butuh dua tahun, Bupati Bima juga saat banjir, apalagi kita yang sampai 57 ribu rumah rusak," ujarnya.
Untuk itu, ia mendukung upaya pemerintah pusat yang menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB rampung pada Maret 2019.
"Maunya pemerintah Maret 2019 (rampung), tapi saya pikir tidak semudah itu, tali target itu kita jadikan untuk memacu semangat kita. Saya meminta kepada warga untuk bisa bersabar karena ini semua tidak bisa seperti membalik telapak tangan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
