REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, dirinya tidak melakukan kampanye apapun terkait aksi angkat jari saat pertemuan rutin IMF dan Bank Dunia beberapa waktu lalu. Luhut sudah selesai menjalani pemeriksaan oleh Bawaslu pad Jumat (2/11) sore.
"Ya kalau dari saya baca undang-undangnya tadi, itu tidak ada yang saya langgar. Tidak ada sama sekali. Kan saya membaca undang-undangnya, maka tidak ada satu pun saya melanggar (aturan kampanye pemilu)," jelas Luhut kepada wartawan di Kantor Bawaslu, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/11).
Ketika disinggung tentang pengertian citra diri yang merupakan salah satu unsur kampanye, Luhut menegaskan bahwa aksi angkat satu jari merupakan penegasan bahwa Indonesia nomor satu. Hal itu dia tegaskan dengan mengangkat dua jari telunjuk. Luhut juga menegaskan aksi tersebut spontan dilakukannya.
"Kita bilang Indonesia nomor satu, great Indonesia. Meluapkan kegembiraan bersama Direktur IMF, Christine Lagarde. Dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim bilang bahwa tidak terbayangkan Indonesia mampu membuat pertemuan IMF-Bank Dunia. Ini mengangkat nama Indonesia pada standar lebih tinggi. Jadi kami boro-boro mikirin kampanye," tegas Luhut.
Pantauan Republika.co.id, Luhut masuk ke ruang pemeriksaan lantai II Bawaslu sekitar pukul 15.12 WIB. Kemudian kurang lebih satu jam kemudian, yakni tepat pukul 16.10 WIB, Luhut sudah selesai diperiksa dan bisa menemui awak media.
Luhut mengungkapkan tim pemeriksa Bawaslu menanyakan sejumlah hal seputar kejadian di Nusa Dua tersebut. "Jadi ditanya apa yang kejadian saja. Kemudian ya dijelaskan tidak ada (kampanye). Boro-boro mikir kampanye, kami masih sibuk dengan kerja di sana. Kan semua sedang di sana tidak dalam urusan kampanye," tuturnya.
Sebelumnya, pada Kamis (18/10), Tim Advokat Nusantara resmi melaporkan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dan Menkeu Sri Mulyani ke Bawaslu pada Kamis siang. Kuasa hukum pelapor, M Taufiqurrohman, mengatakan kedua penjabat negara itu diduga melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu paslon capres-cawapres. "Sebagai pejabat negara mereka melakukan tindakan yang patut diduga menguntungkan dan menujukan keberpihakan terhadap pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam kegiatan annual meeting IMF dan Bank Dunia di Bali pada 14 Oktober lalu," jelas Taufiq kepada wartawan di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat.
Adapun dasar pengaduan tersebut karena agenda IMF merupakan agenda resmi kenegaraan. Kemudian, pengadu menemukan adanya indikasi kampanye terselubung, dimana Luhut dan Sri Mulyani terlihat mengarahkan Direktur IMF, Christine Lagarde dan Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim untuk berpose satu jari pada sesi foto.
"Kemudian ada ucapan Sri Mulyani 'Jangan pakai dua, bilang not dua, not dua'. Selanjutnya ada pula ucapan Luhut kepada Lagarde 'No no no, not two, not two'. Kemudian Sri Mulyani terdengar mempertegas dengan mengatakan 'Two is Prabowo , and one is for Jokowi'," jelas Taufiq.
Karena itu, kata dia, keduanya diduga memanfaatkan keadaan tersebut untuk menguntungkan dan menunjukan keberpihakan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 01, Joko Widodo- Ma'ruf Amin. "Bahwa perbuatan Luhut dan Mulyani secara hukum patut diduga telah melanggar Undang-Undang Pemilu, sebagaimana diatur Pasal 282 juncto Pasal 283 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dengan ancaman pidana Penjara 3 Tahun serta denda Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah). Selain itu keduanya harus diberhentikan sebagai menteri yang secara nyata dan jelas tidak netral dalam kegiatan pertemuan kenegaraan," tegas Taufiq.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
