REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan belum tampak muncul ke publik pascapenetapan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Taufik juga diketahui sudah jarang berkantor ke Gedung DPR.
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengungkap keberadaan Taufik saat ini memang sedang tidak di Jakarta. Hal itu diketahui dari komunikasi terakhir pimpinan DPR Fahri Hamzah dengan Taufik, pascapengumuman status tersangka Taufik, Selasa (30/10) kemarin.
"Fahri Hamzah sudah melakukan komunikasi. Beliau (Taufik) sedang di luar kota. Yang berkomunikasi bukan saya, tetapi Pak Fahri Hamzah," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/10).
Menurutnya, dalam komunikasi dengan Taufik, Fahri mewakili DPR, berupaya membesarkan hati Politikus PAN itu dalam menjalani kasus hukumnya tersebut. "Kami membesarkan hatinya untuk tetap tabah melaksanakan proses hukum yang berjalan," ungkap Bamsoet, sapaan akrabnya.
Namun, Bamsoet mengaku tak mengetahui alasan Taufik yang jarang tampak di publik. Termasuk, ia yang sudah jarang ke DPR jauh sebelum kasusnya muncul di permukaan.
Hanya, ia pernah dihubungi Taufik, dan menjelaskan bahwa ia tengah fokus di daerah pemilihannya yang berada di Jawa Tengah. "Tanya Pak Taufik kenapa, tapi yang pasti kemarin beliau lapor ke saya menjelaskan dia sedang urusi dapil supaya bisa terpilih kembali," ujar Politikus Golkar tersebut.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan memang sudah jarang berkantor ke DPR beberapa waktu terakhir, jauh sebelum penetapan tersangkanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Fahri menduga Taufik tengah fokus memenuhi proses hukum yang mengaitkan dirinya tersebut.
"Memang belakangan beliau jarang ke kantor, mungkin karena memenuhi proses hukum ya. Sehingga jarang memang tampak di kantor belakangan ini. Sudah beberapa bulan ini beliau jarang sekali tampak," ujar Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/10).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan periode 2014-2019 sebagai tersangka kasus suap. Politikus PAN ini diduga menerima gratifikasi dalam pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2016 senilai Rp 100 miliar.
Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan perkara operasi tangkap tangan (OTT) di Jawa Tengah pada pertengahan Oktober 2017. "TK, Wakil Ketua DPR RI periode tahun 2014-2019 diduga menerima hadiah atau janji,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/10).
Basaria menjelaskan, Taufik diduga menerima suap sebesar Rp 3,65 miliar terkait pengurusan pengalokasian DAK untuk Pemkab Kebumen. Suap itu diduga merupakan bagian dari fee sebesar lima persen dari total anggaran yang dialokasikan untuk Kabupaten Kebumen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
