Senin 22 Oct 2018 15:33 WIB

Wali Kota Bekasi Ajak Anies Tengok Bantargebang

Ajakan agar Anies melihat kehidupan masyarakat Bantargebang terdampak sampah.

Rep: Afrizal Rosikhul Ilmi/ Red: Ratna Puspita
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/10).
Foto: Republika/Farah Nabila Noersativa
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/10).

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengajak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melihat langsung kondisi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Rahmat Effendi ingin memperlihatkan langsung kepada Anies kehidupan masyarakat Bantargebang yang terkenda dampak sampah kiriman DKI.

Dengan demikian, ia mengatakan, Anies memahami Pemprov DKI Jakarta memiliki tanggung jawab terhadap kelayakan hidup masyarakat Bantargebang. “Ada 90 ribu jiwa lebih di sana yang harus diperbaiki kondisi lingkungannya. Jadi yang saya sampaikan, yang tidak tahu, yaa tidak usah ngomong. Supaya jelas duduk perkaranya," kata Pepen itu di Area Pemkot Bekasi, Senin (22/10).

Menurut pria yang akrab disapa Pepen itu, terdapat beberapa fasilitas di TPST Bantargebang yang perlu diperbaiki. Selain itu, dia mengatakan, masyarakat Bantargebang juga membutuhkan sekolah dan sarana kesehatan memadai.

Ia memerinci kebutuhan tersebut, yakni sekolah terpadu, lingkungan hidup, polder air, sarana olahraga, dan sarana kesehatan. “Saya cuma mengantar, pak ini kondisi yang bapak lakukan di rakyat saya, 90 ribu jiwa itu. Sekarang pengelolaan lindi itu zona 4 nya udah tidak ada pengembangan. Sudah over capacity," ujar Pepen.

Pepen mengatakan tidak akan mengajukan apapun jika tidak ada kewajiban bagi DKI. Ia menyebutkan ada dua kewajiban Pemprov DKI kepada Bekasi. 

Selain dana kompensasi yang berhubungan langsung dengan warga Bantargebang, ia menilai, DKI juga wajib memberikan dana hibah kemitraan yang digunakan untuk kepentingan DKI. "Dana kemitraan itu kita gunakan untuk akses-akses (truk sampah) DKI,” kata dia.

Sebelumnya, Rahmat Effendi mengatakan akan mencabut proposal dana hibah DKI Jakarta senilai Rp 2,09 triliun. Pemerintah Kota Bekasi akan mengganti proposal itu dengan proposal yang diajukan pada Mei silam senilai Rp 1,08 triliun.

Pepen mengatakan Bekasi akan mengajukan proposal dengan rincian Rp 426 miliar untuk dana kompensasi dan Rp 582 miliar untuk dana kemitraan. "Jadi sekitar Rp 1 triliun ini yang akan kita evaluasi, rinciannya untuk sekolah terpadu, lingkungan hidup, polder air, sarana olahraga, sarana kesehatan," kata dia di Kantor Pemkot Bekasi, Senin (22/10).

Hari ini, Pepen juga telah menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan di Balai Kota, DKI Jakarta. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement