REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Koalisi Indonesia Kerja (KIK), Abdul Kadir Karding menyoroti kritikan yang dilantorkan kubu pasangan capres-cawapres nomor urut dua terkait program dana kelurahan. Mereka menganggap bahwa program tersebut sebagai pencitraan calon pejawat presiden Joko Widodo. Namun Karding membantah tudingan itu, dan menegeskan bahwa program dana kelurahan untuk mensejajarkan pembangunan.
Tidak hanya itu, kata Karding, program dana desa juga merupakan aspirasi dari para lurah saat pemerintah juga menggelontorkan program dana desa 2016 silam. Maka dari awalnya juga, kata Karding, program dana kelurahan itu tidak ada kaitannya dengan pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang.
"Program ini untuk mensejajarkan percepatan pembangunan di desa dan kelurahan karena banyak kelurahan yang berciri desa," jelas Karding saat dihubungi melalui pesan singkat, Senin (22/10).
Lanjut Karding, ada ketimpangan ketika desa mendapat kucuran dana sementata kelurahan tidak. Oleh karena itu Joko Widodo merespons aspirasi para lurah serta untuk pemerataan percepatan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan. Dengan harapan percepatan pembangunan bisa berefek pada pertumbuhan ekonomi di desa dan kelurahan.
"Dengan itu diharapkan juga adanya perbaikan kesejahteraan di masyakarat. Apalagi pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pembangunan tidak hanya di desa tapi juga di kelurahan dan semua tingkatan," tutur Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Sebelumnya calon wakil presiden nomor urut dua, Sandiaga Uno menilai bahwa ada 'udang di balik batu' pada rencana pemerintah menggelontorkan dana kelurahan. Apalagi dana tersebut baru akan dicairkan pada Januari 2019, pada saat-saat pemilihan presiden. Sehingga hal itu membuat Sandiaga mempertanyakan apakah maksud lain dibalik program dana kelurahan tersebut.
"Kalau di tahun politik pasti masyarakat bisa menilai sendiri, apakah ini ada udang di balik batu atau apakah ini program sudah dicanangkan sebelumnya, masyarakat bisa menilai sendiri," ujar mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta saat sesi wawancara di salah satu stasiun televisi swasta, beberapa waktu lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika