REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Wakil Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Abdul Halim Muslih menyesalkan pengrusakan properti penyelenggaraan tradisi sedekah laut di wilayah Pantai Baru beberapa waktu lalu. Dia mendesak aparat penegak hukum mengusut kasus tersebut.
"Sikap pemerintah itu jelas dan karena ini (kasus perusakan) sudah masuk ke ranah hukum maka kita dorong kepolisian, aparat penegak hukum untuk melakukan pengusutan agar ke depan tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu" katanya di Bantul, Jumat.
Pada Jumat (12/10) malam atau sehari sebelum diadakan tradisi Sedekah Laut di Pantai Baru Bantul, ada sekelompok orang datang yang kemudian merusak properti persiapan acara tradisi. Saat itu, warga setempat sedang tahlilan dan zikir.
Menurut Wabup, dalam kehidupan berbangsa yang beragam ini manusia punya pegangan, yaitu undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Dasarnya bukan pada keyakinan-keyakinan spesifik ataupun agama-agama tertentu.
"Perusakan oleh sebagian orang terhadap kegiatan itu (tradisi) yang didasarkan pada keyakinan tertentu itu, ya tentu tidak boleh, karena kebhinekaan kita itu dijamin oleh Undang-undang," katanya.
Dia mendorong Kepolisian untuk melakukan tindakan hukum terhadap perusakan di arena upacara adat yang sudah bertahun-tahun dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Halim juga mengatakan, keyakinan atau tafsir sekelompok orang atas upacara adat tertentu itu tidak boleh kemudian dijadikan dasar kelompok tersebut untuk melakukan persekusi terhadap kelompok atau kelompok yang menyelenggarakan kegiatan tradisi.
"Adat-istiadat atau tradisi yang sudah berlaku oleh masyarakat setempat ya silahkan saja itu dilakukan dan tidak boleh ada seorangpun mengganggu, apalagi melakukan perusakan seperti itu," katanya.
Kepolisian Resor (Polres) Bantul mengamankan dan memeriksa sejumlah orang diduga pelaku perusakan. Polres Bantul belum mengumumkan hasil pemeriksaannya dalam kasus tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
