Lobi-Lobi di Balik Perebutan Kursi Wagub DKI Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID, Siapa yang akan mengganti posisi Sandiaga Uno sebagai wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta hingga kini belum jelas. Informasi terbaru diungkap oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang mengaku dikunjungi oleh pihak yang menginginkan kursi orang nomor 2 di DKI tersebut.

Pada Selasa (16/10), Prasetyo mengaku kaget dengan kedatangan Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik. Ia mengaku sedang makan siang ketika Taufik menelepon dan mengajak bertemu.

"'Bro, gue mau ke tempat lo dong mau ngobrol-ngobrol'. Saya pikir mau ngobrol apa karena di dalam ini," ujar Prasetyo, kemarin.

Menurut Prasetyo, dalam pertemuan itu, Taufik memang menyatakan keinginannya maju menjadi cawagub DKI. Ia bahkan meminta Prasetyo untuk menggelar rapat paripurna terkait hal tersebut.

Prasetyo juga mengakui, sebelumnya ia menerima salah satu cawagub yang diusung PKS, yakni Agung Yulianto. Menanggapi upaya lobi dua orang tersebut, Prasetyo meminta Gerindra dan PKS membuat surat resmi yang ditujukan kepadanya yang kemudian dibahas dalam forum DPRD.

"Bukan apa-apa, di sini juga ada tata tertib dan aturan. Saya enggak mau keluar dari aturan yang ada," ujar dia.

Prasetyo mengaku tak tahu menahu masalah internal antara Gerindra dan PKS. Namun, ia meminta keduanya amanah dalam menjalankan tugas nantinya. Pasalnya, anggaran Pemprov DKI yang besar hingga kini belum diikuti dengan angka serapan yang sesuai.

Ia juga meminta kedua pihak untuk berembug agar proses pemilihan wagub DKI bisa dipercepat. Sebab, kosongnya kursi wagub dikhawatirkan akan menyebabkan banyak kerepotan bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dikonfirmasi soal sowan dirinya ke ruangan Prasetyo, Taufik mengakui ia membahas soal pencalonan menjadi wagub DKI. Kepada Prasetyo, Taufik menyampaikan bahwa dirinya adalah cawagub DKI yang diputuskan oleh DPD Gerindra Jakarta.

"Begini, saya sowan saja kepada ketua bahwa saya dicalonkan oleh DPD Gerindra DKI ya untuk menjadi calon wagub. Saya sampaikan bahwa ini keputusan DPD. Inilah saya kira butuh komunikasi, butuh sowanlah saya kira ke Ketua DPRD DKI," kata Taufik, Selasa.

Taufik mengklaim, Prasetyo mempersilakan jika dirinya ingin maju sebagai calon wagub. Namun, ia mengingatkan agar proses itu dilakukan sesuai mekanisme dan aturan yang ada. Ia juga mengingatkan bahwa dua nama yang diajukan harus disepakati oleh kedua partai pengusung.

Menurut Taufik, proses itu tak akan menemui banyak kendala selama dilakukan sesuai aturan. Aturan yang dimaksud adalah pengajuan satu nama oleh masing-masing partai pengusung.

"Gerindra usung satu, PKS satu. Karena cuma dua kan. Kalau itu terjadi cepat lah," ujar dia.

Taufik mengatakan hingga saat ini belum ada koordinasi antara Gerindra dan PKS soal nama yang akan diusung. Ia mengatakan, kedua partai itu hanya perlu mengusulkan masing-masing satu nama untuk dipilih oleh DPRD. Ia pun menyampaikan usulan itu kepada Prasetyo.

Baca juga

Kelegawaan Prabowo dan Keyakinan PKS

Langkah Taufik menemui Prasetyo dibilang baru jika merujuk pada pernyataan para elite Gerindra dan PKS sebelumnya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon pada akhir September lalu mengatakan, Gerindra akan legawa jika kursi wagub DKI nantinya diisi oleh kader PKS.

“Tidak ada masalah kalau posisi Wagub DKI dikasih ke PKS. Sudah ada putusan dari kedua pimpinan partai. Gerindra rela memberikan kursi ke PKS,” kata Faldi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (27/9).

Mengenai nama M Taufik yang dicalonkan DPD Gerindra Jakarta untuk menggantikan posisi Sandiaga, Fadli mengatakan, itu bukan keputusan akhir. Taufik, kata Fadli, akan mengikuti dan patuh terhadap seluruh keputusan kedua partai.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi menjelaskan pihaknya tinggal menunggu surat resmi yang ditandatangani DPP PKS dan Gerindra yang berisi persetujuan kader PKS menjadi calon wagub DKI. Suhaimi menyebut dua kader PKS yang menjadi calon wagub DKI, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

"Jadi sebenarnya ini tinggal menunggu surat resmi yang ditandatangani oleh kedua partai pengusung. Kalau tanda tangan itu selesai segera diajukan harus ada surat formalnya yang ditandangani dua pihak. Iya setelah surat itu resmi tinggal ajukan saja karena keputusan pimpinan sudah ada, jadi tinggal surat administrasi diajukan ke Pak Gubernur dan ketua DPRD," tutur Suhaimi.

Ketua DPP PKS, Jazuli Juwaini mengatakan, kursi wagub DKI Jakarta harus diserahkan ke PKS sesuai perjanjian dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Perjanjian itu terjadi saat bakal calon wakil presiden (cawapres) dari PKS, Salim Segaf Aljufri setuju mengundurkan diri dari pencalonan.

Mundurnya Salim Segaf Aljufri di kandidat cawapres, ungkap Jazuli sudah sesuai kesepakatan antara Prabowo dan pimpinan pusat Gerindra dengan pimpinan pusat PKS. "(Posisi) Itu akan diberikan ke PKS, sesuai kesepakatan," kata Jazuli kepada wartawan, Senin (24/9) malam.

Kesepakatan itu, kata dia, dibuat saat detik-detik pencapres dan pencawapresan Prabowo-Sandi. Soal munculnya nama M. Taufik dari Gerindra sebagai pengganti wagub DKI, menurutnya, sah-sah saja sekadar pengajuan nama.

"Dan yang disepakati bersama oleh dua partai ini untuk PKS. Saya yakin Pak Prabowo pun akan arif dan bijaksana memberikan hak wagub DKI ke PKS," ungkap Jazuli.

[video] Anies: Saya akan Menuntaskan Program Satu Persatu

Ikuti Whatsapp Channel Republika