Ahad 14 Oct 2018 21:20 WIB

Menteri PUPR: Mitigasi Bencana dengan Pembangunan Berzonasi

Infrastruktur PUPR dibangun dengan mematuhi zonasi dan building code

Red: EH Ismail
Ilustrasi pembangunan rumah oleh Kementerian PUPR yang mematuhi prinsip zonasi dan building code
Ilustrasi pembangunan rumah oleh Kementerian PUPR yang mematuhi prinsip zonasi dan building code

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pentingnya masyarakat hidup harmonis dengan bencana. Terlebih Indonesia merupakan negara yang berada di cincin api yang rawan gempa bumi dan tsunami.

Basuki mencontohkan kehidupan masyarakat di Maros. Mereka membangun rumah panggung dan terdapat perahu. “Ternyata untuk antisipasi banjir saat musim hujan. Rumah mereka tidak tergenang dan tetap bisa beraktivitas menggunakan perahu,” kata Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id.

Dalam membangun bangunan gedung, sejumlah regulasi telah diterbitkan mulai dari Rencana Tata Ruang yang mengatur zona mana yang bisa dan tidak bisa dibangun hingga persyaratan teknisnya. Peraturan zonasi sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang selain perijinan, pemberian insentif dan disinsentif serta sanksi.

“Pertama zonasi harus dipatuhi, kedua building code. Bila itu bisa dilakukan akan mengurangi risiko bencana. Kalau infrastruktur PUPR yang dibangun tentunya akan mematuhi kedua hal tersebut,” ujar Basuki.

Kementerian PUPR pada 2013 telah membangun rumah contoh tahan gempa dengan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) sebanyak 8 unit dan Rumah Instan Kayu (Rika) sebanyak empat unit yang lokasinya berada di Petobo, sekitar 1 kilometer dari lokasi terjadinya Likuifaksi. Meski mengalami guncangan gempa magnitude 7,4 pada 28 September lalu, rumah Risha dan Rika ini tidak mengalami kerusakan.

Dalam penyiapan masterplan relokasi rumah warga yang rusak, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono dan Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto.  bersama perwakilan dari Kementerian ATR, Badan Geologi, Bappenas, Kanwil BPN dan Pemda telah melakukan survey di 3 lokasi yakni lokasi Duyu (78 ha), Tondo (88 ha), dan Pombewe (210 ha).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement