Ahad 14 Oct 2018 20:26 WIB

Bank Pembangunan Islam Beri Hibah 1 Juta Dolar AS untuk Palu

Dana hibah diberikan melalui program pemberian hibah darurat IDB.

Rep: Sapto Andika Candra, Ahmad Fikri Noor/ Red: Andri Saubani
Presiden Islamic Development Bank (IDB) Bandar Al Hajjar memberikan keterangan pers terkait penyelenggaraan Pertemuan Tahunan Forum Investasi IDB di Nusa Dua, Bali, Selasa (11/4).
Foto: Republika/Sapto Andika Candra
Presiden Islamic Development Bank (IDB) Bandar Al Hajjar memberikan keterangan pers terkait penyelenggaraan Pertemuan Tahunan Forum Investasi IDB di Nusa Dua, Bali, Selasa (11/4).

REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank/IDB) memberikan dana hibah sebesar 1 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia. Dana hibah ini diberikan melalui program pemberian hibah darurat yang sudah disediakan IDB, menyusul bencana gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah.

IDB meminta, hibah ini diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak bagi korban gempa, seperti air bersih, obat-obatan, staf medis, pasokan makanan, dan perumahan sementara. Bantuan hibah oleh IDB diharapkan mampu meringankan beban pemerintah Indonesia dalam melakukan pemukihan pascabencana.

Presiden IDB, Bandar Hajjar, menyebutkan, bahwa pihaknya siap berkoordinasi dengan kementerian terkait di Indonesia untuk terlibat dalam upaya pemulihan. "Kami ikut berduka cita dengan bencana yang terjadi di Sulawesi Tengah," ujar Hajjar dalam rilis resmi IDB, Ahad (14/10).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang membuka diri untuk menerima bantuan dari negara atau badan-badan dunia untuk penanganan gempa Palu. Selain IDB, bantuan berupa hibah juga diberikan oleh Bank Dunia sebesar 5 juta dolar AS, dan alokasi utang hingga 1 miliar dolar AS.

Bank Dunia juga mengalokasikan dana pinjaman untuk pemerintah Indonesia hingga 1 miliar dolar AS untuk penanganan dan pemulihan pascabencana di Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan lokasi terdampak bencana lainnya di Indonesia. Dalam tawarannya, Bank Dunia juga mengklaim tawaran pinjaman ini mampu memperkuat ketahanan jangka panjang.

Namun yang perlu dicatat, angka 1 miliar dolar AS adalah angka yang dialokasikan Bank Dunia dan ditawarkan kepada pemerintah Indonesia. Pemerintah perlu melakukan pembahasan mendalam dengan parlemen terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 untuk kemudian menetapkan berapa angka pinjaman yang akan diterima. Jadi, jumlah pinjaman yang diterima bisa di bawah angka tersebut.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement