REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menanggapi keluhan yang disampaikan oleh sejumlah pihak yang terkait dengan program One Karcis One Trip (OK-OTrip), yang kini diganti nama menjadi Jak Lingko. Ia mengatakan, sebagai sistem baru wajar Jak Lingko masih membutuhkan banyak perbaikan.
"Namanya juga sebuah sistem baru. Sistem baru itu pasti ada ruang untuk perbaikan," kata Anies di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Jumat (12/10).
Menurut Anies, yang terpenting dari sebuah program bukan tidak adanya masalah. Masalah akan selalu ada dan datang silih berganti. Setiap masalah tersebut harus diperbaiki secara terus-menerus.
Anies juga menanggapi masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI Jakarta agar ia melakukan inspeksi mendadak (sidak). Pasalnya, Anies mengatakan uji coba OK Otrip telah berjalan lancar, sementara masih ditemukan banyak keluhan baik dari pengemudi, koordinator lapangan (korlap), dan operator.
Anies menjelaskan, dirinya telah melakukan sidak. Hasil sidak tersebut juga telah dibuat dalam bentuk laporan. Namun, ia tidak mengumumkannya kepada publik.
Anies mengakui, sebagian sidak ditampilkan di akun resmi media sosialnya, terutama Instagram. Namun, ia memastikan tidak akan mempermalukan orang lain melalui unggahan tersebut.
"Ada yang di-Instagram-in, ada yang enggak. Apalagi kalau mempermalukan orang. Saya enggak biasa mempermalukan orang. Iya tah? Tapi saya perbaiki, perbaiki," ujar dia.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan meluncurkan nama baru untuk program OK Otrip, yaitu Jak Lingko. Dalam acara tersebut, Anies menyebut uji coba program OK Otrip telah berjalan dengan lancar.
Namun, pengamatan Republika di lapangan menunjukkan hasil yang berbeda. Para pengemudi mengeluhkan keterlambatan gaji. Selain itu, standar gaji sebesar Rp 3,6 juta yang ditetapkan sesuai upah minimum provinsi (UMP) berlaku untuk 30 hari kerja. Artinya, jika mereka mengambil libur, gaji yang diterima masih di bawah standar.
Selain itu, pembayaran gaji dari PT Transjakarta masih sering terlambat. PT Transjakarta berdalih hal itu terjadi karena perusahaannya perlu melakukan ulasan atas laporan yang diberikan pihak operator.
Atas keterlambatan ini, pihak operator baik perusahaan maupun koperasi harus 'nombok' terlebih dahulu untuk membiayai operasional OK-OTrip. Keterlambatan gaji juga sering kali diikuti dengan aksi mogok kerja yang dilakukan oleh sejumlah pengemudi.
Koordinator lapangan (korlap) yang ditemui Republika melaporkan adanya masalah pada mesin tap OK-OTrip. Mesin yang lama masih menggunakan koneksi internet generasi ketiga (3G), sehingga belum stabil. Selain itu, pengisian kuota hanya dapat dilakukan oleh teknisi. Ketika kuota habis, mesin tap rusak.
Mesin tap yang baru dinilai dapat mengurangi jumlah error, namun diperlukan waktu hingga satu menit untuk sekali tap. Hal ini tak menimbulkan masalah bagi pengemudi selama masa uji coba, sebab penumpang masih belum dipotong biaya.
Mereka biasanya mengakali dengan tetap mengangkut penumpang tanpa tapping. Namun, baik pengemudi maupun korlap khawatir akan timbul banyak masalah ketika masa uji coba telah habis dan sistem dioperasikan secara penuh. Ini dapat menyebabkan antrian kendaraan, terutama di gang-gang sempit, karena menunggu penumpang melakukan tapping.
Pengatur waktu (timer) yang ditemui Republika juga mengeluhkan kurangnya jumlah pemberhentian (bus stop). Padahal, para pengemudi dituntut hanya menaikkan dan menurunkan penumpang di pemberhentian resmi.
Kenyataannya, banyak penumpang tidak menunggu di tempat yang ditentukan. Ketika pengemudi tidak mengangkut mereka, penumpang kemudian membuat laporan ke pihak Transjakarta. Hal ini dinilai merugikan pengemudi.
Anggota Komisi B DPRD DKI Prabowo Soenirman menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan melakukan sidak sebelum mengklaim uji coba OK-OTrip berjalan lancar. "Saran saya sebaiknya Pak Gubernur terjun langsung ke lapangan dengan cara sidak sehingga dapat melihat serta merasakan langsung kondisi di lapangan," ujar Prabowo saat dihubungi Republika, Kamis (11/10).
Ikuti Whatsapp Channel Republika