REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Pemerintah didesak agar menghemat biaya penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menegaskan, anggaran yang digelontorkan pemerintah dalam penyelenggaraan IMF dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur yang akan berdampak positif ke depannya.
Ia menyebut, anggaran pemerintah untuk IMF salah satunya digunakan untuk memperluas pelataran parkir pesawat atau apron di Bandara Bali serta untuk membangun infrastruktur terowongan guna menghindari kemacetan. "Mesti yang ditanyakan anggaran, anggaran itu dipakai untuk memperluas apron di bandara Bali, dipakai untuk membuat terowongan di persimpangan yang ada di Bali agar tidak macet," ujar Jokowi menjelaskan di Universitas Sumatera Utara, Medan, Senin (8/10).
Artinya, kata Jokowi, anggaran yang dikeluarkan tersebut akan berdampak positif bagi masyarakat lantaran dapat digunakan untuk jangka panjang. "Artinya juga, setelah ini akan dipergunakan terus, terowongannya juga dipergunakan terus, kemudian apron untuk bandaranya dipakai terus, bukan sesuatu yang hilang," kata dia.
Presiden pun menegaskan, penyelenggaraan acara tahunan itu dibiayai sendiri oleh IMF-Bank Dunia, termasuk biaya hotel dan jamuan makan. Justru, kata Jokowi, Indonesia dapat mempromosikan pariwisata daerah sehingga meningkatkan jumlah wisatawan yang datang.
"Mereka membiayai sendiri kok, hotel bayar sendiri, makan bayar sendiri, apa. Ya, kita harapkan ini justru memperkuat promosi kita untuk Bali," ujarnya.
Bahkan, menurut dia, pertemuan besar ini justru menjadi incaran negara-negara lain lantaran jumlah tamu yang hadir dapat mencapai 15 ribu orang. "Karena pertemuan seperti itu pasti memiliki dampak, paling tdak memberikan citra yang baik ke negara yang dipakai untuk pertemuan itu," ungkapnya.
Sebelumnya, koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia (IMF-World Bank Annual Meeting 2018) di Bali pada 8-14 Oktober terlalu mewah. Mereka pun mendesak agar pemerintah menghemat anggaran penyelenggaraan untuk disalurkan pada korban bencana alam di Palu, Donggala, serta Lombok.
Sebagai tuan rumah Annual Meeting 2018, Pemerintah Indonesia telah menganggarkan dana sekitar Rp 855,5 miliar yang sudah disepakati bersama DPR RI sejak awal 2017.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
